 |
| Foto detikmalut.com |
TERNATE, DETIKMALUT.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah antisipatif menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau. Selain ancaman kebakaran, pemerintah juga memberi perhatian terhadap risiko kekeringan hingga krisis air bersih yang dapat dipicu kondisi cuaca kering dan fenomena El Nino.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Pemprov Maluku Utara membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.
Pembentukan satgas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dan respons terhadap dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Maluku Utara.
Sebelumnya, pemerintah provinsi telah menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, Basarnas, BMKG, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kita telah melaksanakan rapat untuk mengantisipasi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini,” kata Samsuddin saat dikonfirmasi awak media di RSUD Chasan Boesoirie Ternate setelah peresmian gedung jantung terpadu, Jumat (28/8/2026).
Dalam upaya pencegahan, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait penggunaan api di tengah kondisi cuaca yang kering.
Masyarakat diimbau agar tidak membuka maupun membersihkan lahan perkebunan dengan cara membakar. Larangan tersebut juga mencakup pembakaran ranting dan sisa material hasil pembersihan kebun.
“Terutama untuk lahan-lahan kebun, tidak membuka lahan dengan membakar,” ujarnya.
Menurut Samsuddin, aktivitas pembakaran sebaiknya ditunda hingga kondisi cuaca kembali memungkinkan. Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap potensi kebakaran yang dapat muncul di sepanjang ruas jalan.
Pengguna kendaraan pun diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan karena lahan yang mengering akibat kemarau sangat mudah terbakar.
Samsuddin menjelaskan, imbauan pencegahan kebakaran tersebut telah disampaikan secara berjenjang, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Bahkan, sejumlah desa telah membentuk satgas sebagai bagian dari penguatan langkah pencegahan di tingkat masyarakat.
“Ini adalah upaya-upaya antisipasi yang kita lakukan. Kita harus bekerja secara bersama-sama untuk bisa mengantisipasi,” kata Samsuddin.
Selain langkah pencegahan, Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan berbagai sumber daya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran. Peralatan milik instansi pemerintah maupun perusahaan akan dikoordinasikan untuk mendukung penanganan di lapangan apabila dibutuhkan.
Samsuddin menyebutkan, sejumlah fasilitas seperti alat berat milik perusahaan dan Balai Wilayah Sungai (BWS), serta pompa air dari instansi vertikal, dapat dimanfaatkan melalui mekanisme permintaan bantuan.
“Kita sepakati untuk bisa digunakan melalui permintaan-permintaan yang diajukan,” ujarnya.
Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan, pemerintah provinsi juga telah mengerahkan armada pemadam kebakaran ke wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat.
Tak hanya ancaman Karhutla, pemerintah juga terus memantau dampak lain dari kemarau panjang, termasuk potensi kekurangan air bersih serta gangguan terhadap sektor pertanian dan perkebunan.
Dengan koordinasi lintas instansi yang terus diperkuat, Pemprov Maluku Utara berharap langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini sehingga risiko kebakaran dan dampak kemarau dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.(Id/Red)
