 |
TOBELO, DETIKMALUT.com – Kekecewaan terhadap rendahnya harga kelapa mendorong ratusan petani yang tergabung dalam Front Petani Galela turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa hingga memblokade akses menuju area operasional PT NICO di Desa Pune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Senin (3/8/2026).
Aksi tersebut dipicu oleh harga pembelian kelapa yang saat ini berada di kisaran Rp2.200 per butir. Menurut para petani, nilai tersebut sudah tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses panen, pengangkutan, hingga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sejak pagi, massa mulai memadati lokasi sambil membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki nasib petani kelapa yang selama ini bergantung pada komoditas tersebut.
"Rp2.200 itu mencekik. Kami kerja rugi terus," teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.
Selain menyuarakan tuntutan kenaikan harga, para petani juga membentangkan spanduk bertuliskan, “Mosi Tidak Percaya kepada DPRD Halut. Mendesak Pemda Halut Segera Menetapkan Harga Buah Kelapa Rp3.000 per Butir.”
Melalui tuntutan tersebut, Front Petani Galela menyatakan kekecewaannya terhadap DPRD Halmahera Utara yang dinilai belum maksimal memperjuangkan aspirasi petani. Mereka meminta pemerintah daerah segera menetapkan harga dasar kelapa sebesar Rp3.000 per butir agar pendapatan petani lebih layak dan mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarga.
Sebagai bentuk tekanan, massa kemudian memblokade ruas Jalan Trans Tobelo–Galela yang menjadi jalur keluar masuk kendaraan operasional PT NICO. Akibatnya, aktivitas perusahaan, khususnya pengangkutan buah kelapa dari wilayah Galela, sempat terhenti karena kendaraan tidak dapat melintas.
Para petani menegaskan aksi akan terus dilakukan hingga ada kepastian dan langkah nyata dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait tuntutan mereka. Bagi masyarakat Galela, kelapa bukan sekadar komoditas perkebunan, melainkan sumber penghidupan utama yang menopang perekonomian keluarga. Karena itu, mereka berharap penetapan harga yang lebih layak dapat segera diwujudkan demi menjaga keberlangsungan usaha para petani. (Id/Red)
