 |
Ketua Yayasan Tani Solusi Indonesia (YTSI)
SETIAP KALI harga cabai meningkat, harga beras bergerak naik, atau kebutuhan pokok semakin mahal, pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat hampir selalu sama: inflasi, salah siapa?
Pertanyaan ini dapat menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih mendasar. Bukan semata-mata siapa yang harus disalahkan, melainkan bagaimana sistem ekonomi dikelola, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana risiko diantisipasi, dan bagaimana kinerja para pemangku kepentingan diukur.
Dari perspektif ilmu manajemen, inflasi pangan tidak cukup dipahami sebagai persoalan harga. Ia juga perlu dilihat sebagai tantangan koordinasi, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam sebuah sistem yang melibatkan banyak aktor.
Harga pangan terbentuk melalui hubungan yang kompleks antara petani, pemasok sarana produksi, pedagang pengumpul, distributor, transportasi, pasar, pemerintah, dan konsumen. Ketika satu bagian mengalami gangguan, dampaknya dapat menjalar ke bagian lain. Persoalannya bukan selalu karena satu pihak gagal, tetapi dapat pula karena keseluruhan sistem belum dikelola secara efektif.
Namun, memahami kompleksitas bukan berarti menghilangkan tanggung jawab. Justru ilmu manajemen mengajarkan bahwa setiap organisasi dan pemangku kepentingan harus memiliki tujuan, peran, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
Inflasi dan Fungsi Dasar Manajemen
Dalam ilmu manajemen, terdapat empat fungsi yang dikenal luas, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan atau pengarahan (actuating), dan pengendalian (controlling). Keempat fungsi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana sistem pengelolaan pangan bekerja.
Pertama, perencanaan. Apakah kebutuhan pangan masyarakat dipetakan secara memadai? Apakah data produksi, konsumsi, musim panen, dan kebutuhan distribusi digunakan untuk memperkirakan potensi kekurangan pasokan? Apakah pemerintah dan pelaku usaha memiliki rencana kontingensi ketika cuaca buruk atau gangguan transportasi terjadi?
Kedua, pengorganisasian. Apakah peran pemerintah, dinas teknis, kelompok tani, distributor, dan pedagang telah terkoordinasi dengan baik? Apakah tersedia mekanisme yang memungkinkan daerah dengan surplus produksi membantu daerah yang mengalami kekurangan?
Ketiga, pelaksanaan. Apakah rencana pengendalian harga benar-benar dijalankan tepat waktu? Apakah bantuan sarana produksi sampai kepada petani yang membutuhkan? Apakah distribusi dan intervensi pasar dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata?
Keempat, pengendalian. Apakah perkembangan harga dan pasokan dipantau secara rutin? Apakah terdapat indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan suatu program? Apakah hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan berikutnya?
Keempat fungsi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada banyaknya program yang diluncurkan. Hal yang lebih penting adalah kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan, koordinasi, dan kemampuan memperbaiki keputusan berdasarkan data.
Ketika Perencanaan Tidak Berbasis Data
Salah satu prinsip utama manajemen modern adalah pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks pangan, data bukan sekadar pelengkap laporan, melainkan fondasi untuk menentukan tindakan.
Kita perlu mengetahui berapa kebutuhan konsumsi suatu daerah, berapa produksi lokal yang tersedia, kapan masa panen berlangsung, komoditas apa yang berisiko mengalami kekurangan pasokan, dan berapa biaya yang diperlukan untuk mendatangkannya dari wilayah lain.
Tanpa informasi tersebut, kebijakan mudah bersifat reaktif. Pemerintah baru bergerak ketika harga sudah meningkat, sementara pelaku usaha menghadapi ketidakpastian pasokan dan masyarakat terlanjur menanggung kenaikan pengeluaran.
Sebagai contoh, apabila data menunjukkan bahwa kebutuhan cabai meningkat menjelang hari besar keagamaan, sementara produksi lokal diperkirakan menurun akibat faktor musim, antisipasi dapat dilakukan melalui pengaturan waktu tanam, kerja sama pasokan antardaerah, dan penguatan distribusi sebelum terjadi kekurangan.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen strategis: mengidentifikasi risiko lebih awal, menyiapkan alternatif tindakan, dan mengalokasikan sumber daya pada titik yang paling membutuhkan.
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan sebesar 5,72 persen pada September 2026, meningkat dari 5,28 persen pada Agustus 2026. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga secara tahunan. Namun, untuk mengetahui penyebabnya secara lebih spesifik, diperlukan analisis lanjutan terhadap kelompok pengeluaran, komoditas penyumbang inflasi, serta kondisi pasokan dan distribusi pada periode yang sama.
Dari sudut pandang manajemen, angka inflasi merupakan indikator hasil. Angka tersebut perlu dibaca bersama indikator operasional yang menjelaskan mengapa hasil itu terjadi.
Rantai Pasok Pangan: Masalah yang Tidak Bisa Diselesaikan Sendiri
Dalam manajemen rantai pasok (supply chain management), ketersediaan barang dan harga akhir dipengaruhi oleh hubungan antaraktor, aliran informasi, biaya logistik, kapasitas penyimpanan, dan ketepatan waktu distribusi.
Perspektif ini sangat relevan bagi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan. Barang yang tersedia di satu pulau belum tentu dapat segera memenuhi kebutuhan pulau lain. Cuaca, jadwal kapal, biaya angkut, keterbatasan penyimpanan, dan volume pengiriman dapat memengaruhi biaya serta kesinambungan pasokan.
Jika setiap pelaku hanya mengoptimalkan kepentingannya sendiri tanpa koordinasi yang memadai, sistem secara keseluruhan berpotensi menjadi tidak efisien.
Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi. Pemerintah dapat memfasilitasi pertukaran informasi produksi dan kebutuhan, sementara pelaku usaha mengembangkan kerja sama pengadaan, penyimpanan, dan distribusi. Kelompok tani perlu memperoleh informasi pasar agar keputusan produksi tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi juga mempertimbangkan permintaan dan peluang pemasaran.
Prinsipnya sederhana: barang harus tersedia di tempat yang membutuhkan, pada waktu yang tepat, dengan biaya distribusi yang wajar.
Hal ini tidak berarti seluruh harga dapat dikendalikan melalui manajemen. Guncangan cuaca, perubahan harga global, dan kondisi ekonomi makro tetap dapat memengaruhi harga. Namun, rantai pasok yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kemampuan sistem untuk menyerap gangguan dan mengurangi kerentanan yang sebenarnya dapat dicegah.
Manajemen Risiko: Jangan Menunggu Harga Melonjak
Manajemen risiko mengajarkan bahwa organisasi harus mengidentifikasi kemungkinan gangguan, menilai dampaknya, menentukan langkah mitigasi, dan menyiapkan rencana pemulihan.
Dalam sistem pangan, risiko dapat berupa gagal panen, cuaca ekstrem, kenaikan biaya transportasi, gangguan pasokan dari luar daerah, hingga perubahan permintaan secara mendadak.
Jika risiko tersebut dapat diidentifikasi lebih awal, pemerintah dan pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengambil langkah antisipatif. Sebaliknya, apabila tidak ada pemantauan dan rencana cadangan, respons sering kali baru dilakukan setelah masalah membesar.
Maluku Utara membutuhkan sistem pemantauan yang tidak hanya mencatat harga hari ini, tetapi juga menghubungkan informasi harga dengan produksi, stok, kebutuhan konsumsi, dan kondisi distribusi.
Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun peringatan dini. Ketika suatu komoditas menunjukkan gejala kekurangan pasokan, pihak terkait dapat segera memeriksa sumber masalah dan menentukan tindakan yang paling tepat.
Di sinilah pentingnya perbedaan antara manajemen yang reaktif dan manajemen yang proaktif. Manajemen reaktif berusaha mengatasi masalah setelah muncul. Manajemen proaktif berusaha mengenali penyebab dan mengurangi risiko sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
Akuntabilitas Kinerja: Siapa Bertanggung Jawab atas Apa?
Pertanyaan “inflasi, salah siapa?” juga berkaitan dengan akuntabilitas. Dalam manajemen kinerja, tanggung jawab harus dibagi berdasarkan kewenangan, sumber daya, dan kemampuan setiap pihak untuk memengaruhi hasil.
Pemerintah bertanggung jawab atas kualitas kebijakan, koordinasi lintas sektor, infrastruktur publik, pengawasan pasar, dan pelaksanaan program sesuai kewenangannya.
Dinas teknis bertanggung jawab atas kualitas data sektoral, pelaksanaan program, pendampingan, dan evaluasi hasil kerja.
Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap efisiensi operasional, transparansi transaksi, serta kepatuhan pada aturan perdagangan.
Petani perlu memperoleh akses terhadap pengetahuan budidaya, sarana produksi, informasi pasar, dan kelembagaan yang dapat memperkuat posisi tawar mereka.
Sementara itu, organisasi masyarakat dan lembaga seperti Yayasan Tani Solusi Indonesia dapat berperan dalam pendidikan masyarakat, pengembangan pertanian produktif, pemberdayaan keluarga, dan penguatan kolaborasi lokal.
Pembagian peran tersebut harus disertai indikator yang terukur. Pemerintah, misalnya, tidak cukup melaporkan jumlah kegiatan pasar murah. Evaluasi juga perlu melihat ketepatan sasaran, ketersediaan barang, keterjangkauan harga, dan dampak program terhadap masyarakat.
Demikian pula, program pertanian tidak cukup dinilai dari jumlah bibit yang dibagikan atau luas lahan yang ditanami. Hasil panen, biaya produksi, kesinambungan pasokan, dan manfaat ekonomi bagi petani serta keluarga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Dengan demikian, akuntabilitas tidak berhenti pada pertanyaan apakah program sudah dilaksanakan, tetapi berlanjut pada pertanyaan apakah program menghasilkan perubahan yang diharapkan.
Pekarangan Produktif sebagai Strategi Ketahanan Sistem
Dari perspektif manajemen strategis, salah satu cara mengurangi kerentanan pangan adalah membangun sumber pasokan yang lebih beragam dan memperkuat kemampuan masyarakat memenuhi sebagian kebutuhannya sendiri.
Yayasan Tani Solusi Indonesia melihat pemanfaatan pekarangan produktif sebagai salah satu strategi yang dapat dikembangkan untuk mendukung tujuan tersebut.
Keluarga dapat menanam cabai, tomat, kangkung, bayam, sawi, dan komoditas lain yang sesuai dengan kondisi lahan. Pada lingkungan dengan lahan terbatas, penggunaan pot, polybag, atau sistem tanam vertikal dapat menjadi pilihan.
Namun, program ini sebaiknya tidak dijalankan tanpa perencanaan. Komoditas perlu dipilih berdasarkan pola konsumsi, kesesuaian agroklimat, ketersediaan air, dan perkembangan harga. Jadwal tanam perlu diatur agar panen dapat berlangsung bertahap. Pendampingan dibutuhkan untuk memastikan tanaman dirawat dengan baik dan biaya produksi tetap terkendali.
Dalam skala masyarakat, program dapat dikembangkan melalui kebun bersama, kelompok pekarangan produktif, dan kerja sama pemasaran apabila hasil panen melebihi kebutuhan keluarga.
Manfaatnya perlu diukur secara nyata, antara lain melalui jumlah rumah tangga yang aktif menanam, volume hasil panen, nilai penghematan belanja, dan keberlanjutan kegiatan setelah pendampingan berakhir.
Kita juga harus realistis. Pekarangan produktif tidak dapat sendirian menyelesaikan inflasi daerah. Dampaknya terhadap harga pasar bergantung pada skala produksi dan kontribusinya terhadap pasokan. Namun, program ini dapat membantu mengurangi sebagian pengeluaran rumah tangga sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.
Strategi tersebut akan lebih efektif jika berjalan bersama peningkatan produktivitas petani, perbaikan distribusi, penguatan kelembagaan, dan kebijakan stabilisasi harga.
Dari Program Seremonial Menuju Hasil yang Terukur
Salah satu tantangan dalam pengelolaan program publik adalah kecenderungan mengukur keberhasilan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, bukan perubahan yang dihasilkan.
Padahal, manajemen modern menekankan pentingnya indikator kinerja yang relevan. Dalam konteks pengendalian inflasi, indikator hasil seperti perkembangan harga dan daya beli perlu dibaca bersama indikator operasional, misalnya ketersediaan stok, waktu distribusi, biaya angkut, produktivitas, serta ketepatan intervensi.
Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dapat membangun sistem evaluasi berkala yang menghubungkan indikator-indikator tersebut. Dengan cara ini, kebijakan tidak hanya dinilai dari seberapa cepat dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa efektif menyelesaikan masalah.
Evaluasi harus menghasilkan tindakan korektif. Apabila biaya distribusi menjadi kendala utama, solusi perlu diarahkan pada logistik. Jika produksi tidak mencukupi, intervensi perlu menyentuh sektor pertanian. Jika masalah berada pada praktik perdagangan, pengawasan harus diperkuat berdasarkan bukti.
Inilah inti manajemen yang bertanggung jawab: keputusan harus memiliki dasar, pelaksanaan harus memiliki ukuran, dan evaluasi harus menghasilkan perbaikan.
Jadi, Inflasi Salah Siapa?
Dari sudut pandang ilmu manajemen, pertanyaan yang lebih tepat bukan hanya siapa yang salah, melainkan apakah sistem telah direncanakan dengan baik, apakah koordinasi berjalan efektif, apakah risiko telah diantisipasi, dan apakah setiap pihak bertanggung jawab atas kinerjanya.
Tidak semua inflasi dapat dicegah. Tidak semua kenaikan harga merupakan kesalahan pemerintah atau pelaku usaha. Namun, kegagalan mengantisipasi risiko yang dapat diperkirakan, lemahnya koordinasi, dan tidak digunakannya data secara memadai merupakan persoalan tata kelola yang layak dievaluasi.
Kita perlu bergerak dari budaya saling menyalahkan menuju budaya penyelesaian masalah. Pemerintah perlu memperkuat kualitas kebijakan dan koordinasi. Pelaku usaha perlu meningkatkan efisiensi rantai pasok. Petani perlu memperoleh dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan akses pasar. Masyarakat perlu diberdayakan agar lebih tangguh menghadapi gejolak harga.
Sebagai Ketua Yayasan Tani Solusi Indonesia, saya memandang bahwa ketahanan pangan harus dibangun melalui pendekatan yang terencana, kolaboratif, dan terukur. Produksi pangan lokal, pemanfaatan pekarangan, pendampingan petani, dan penguatan jaringan pemasaran perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup dinilai dari angka statistik atau jumlah program yang diluncurkan. Keberhasilan harus dirasakan dalam kehidupan masyarakat: pangan yang tersedia, harga yang lebih terjangkau, petani yang memperoleh penghasilan layak, dan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Inflasi bukan sekadar persoalan harga. Ia juga menjadi ujian bagi kualitas perencanaan, koordinasi, manajemen risiko, dan akuntabilitas kita bersama. Karena itu, berhentilah hanya bertanya siapa yang salah. Mulailah mengukur apa yang belum berjalan, memperbaiki apa yang lemah, dan memastikan setiap kebijakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
