 |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menetapkan alokasi anggaran rumah tangga untuk Gubernur tahun 2026 sebesar Rp14,05 miliar. Jumlah tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan bahkan lebih kecil dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp21 miliar per tahun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menjelaskan bahwa pos anggaran ini tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan pribadi kepala daerah, melainkan juga mencakup berbagai keperluan operasional dan kegiatan protokoler pemerintahan.
“Anggaran ini bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur. Di dalamnya juga termasuk biaya penerimaan tamu dari pemerintah pusat dan kegiatan-kegiatan resmi lainnya,” ujar Purbaya kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).
Ia menambahkan, besaran anggaran tersebut masih tergolong rasional dan proporsional jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua.
Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa pada periode sebelumnya, anggaran rumah tangga gubernur mencapai Rp21 miliar dan untuk wakil gubernur sebesar Rp18 miliar. Kini, setelah dilakukan penyesuaian, nilainya menjadi Rp14 miliar untuk Gubernur dan Rp8 miliar untuk Wakil Gubernur.
“Sekarang sudah dipangkas menjadi Rp14 miliar untuk Gubernur dan Rp8 miliar untuk Wakil Gubernur,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, langkah pemangkasan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan optimalisasi penggunaan APBD.
“Ibu Gubernur memang menekankan agar setiap anggaran digunakan seefisien mungkin. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden terkait penghematan anggaran di seluruh instansi pemerintah,” jelasnya.
Purbaya menegaskan bahwa Pemprov Malut berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan sesuai prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami pastikan anggaran yang digunakan saat ini benar-benar fokus pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai informasi, anggaran rumah tangga kepala daerah mencakup berbagai pembiayaan seperti pemeliharaan rumah dinas, kegiatan operasional, perjalanan dinas, serta aktivitas protokoler seperti penerimaan tamu resmi dan kunjungan kerja.
Dengan kebijakan efisiensi ini, Pemprov Maluku Utara berharap penggunaan anggaran daerah ke depan semakin transparan, hemat, dan berorientasi pada pelayanan publik.(*)
