PROGRAM Sekolah Rakyat (SR) diluncurkan sebagai respons strategis pemerintah terhadap isu pendidikan, terutama tingginya jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah (sekitar 4,16 juta pada 2023) dan masalah kesenjangan akses. Meskipun angka putus sekolah per jenjang formal terlihat rendah (0,18%–0,28% pada TA 2023/2024), besaran absolut anak yang belum tersentuh sistem formal menunjukkan adanya krisis yang mendesak.
SR hadir menawarkan pendidikan gratis, fasilitas lengkap, dan dukungan teknologi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Landasan hukumnya, yakni Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 7 Tahun 2025, mengindikasikan keseriusan kebijakan ini. Namun, apakah Sekolah Rakyat merupakan solusi struktural yang tepat untuk krisis pendidikan, atau hanya inisiatif sementara yang terancam keberlanjutannya? Opini ini berargumen bahwa SR adalah inovasi yang relevan dan mendesak, namun efektivitasnya sebagai solusi jangka panjang sangat bergantung pada kualitas implementasi, pemerataan, dan sinergi ekosistem pendidikan nasional.
SR secara langsung mengatasi hambatan utama pendidikan bagi keluarga rentan: biaya. Dengan pendidikan gratis dan fasilitas lengkap, SR memastikan keberlangsungan studi serta memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperoleh kualitas pendidikan yang setara. Pendidikan berkualitas ini merupakan modal sosial dan ekonomi yang vital, yang berpotensi memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Program SR tidak hanya fokus pada kurikulum akademik, melainkan juga pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan literasi digital. Penyediaan fasilitas seperti laboratorium komputer dan perpustakaan digital merupakan investasi penting dalam mempersiapkan peserta didik untuk bersaing di dunia kerja dan masyarakat modern yang kompleks.
Adanya Permensos Nomor 7 Tahun 2025 memberikan dasar hukum yang kuat bagi program ini. Regulasi tersebut penting untuk menjamin kepastian alokasi anggaran, sistem evaluasi kinerja, serta rencana ekspansi bertahap (100 hingga 165 titik pada tahun 2025). Hal ini menegaskan bahwa SR dirancang sebagai program berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.
Meski menjanjikan, jumlah Sekolah Rakyat yang beroperasi (100–165 titik) masih sangat terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia dan tingginya angka anak tidak bersekolah (4,16 juta). Jangkauan yang terbatas ini berisiko memperlebar kesenjangan di wilayah yang belum tersentuh program.
Fasilitas lengkap tidak otomatis menjamin pendidikan bermutu. Kualitas guru, metode pengajaran, dan manajemen sekolah merupakan faktor kritis. Tanpa sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan guru yang ketat serta berkelanjutan, dampak program terhadap peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan akan terbatas.
Selain itu, program dengan penyediaan asrama, teknologi, dan pendidikan gratis membutuhkan anggaran operasional yang besar. Keberlanjutan pendanaan menjadi perhatian utama, terutama jika program diperluas secara nasional. Tanpa mekanisme pendanaan yang stabil dan pengawasan anggaran yang kuat, risiko program terhenti atau kualitas layanan menurun tetap tinggi.
Pemberian fasilitas gratis secara penuh, meskipun berniat baik, berpotensi menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah. Hal ini dapat mengurangi partisipasi aktif, tanggung jawab, serta rasa memiliki masyarakat dan keluarga terhadap pendidikan anak.
Sekolah Rakyat merupakan langkah progresif dan inklusif yang relevan dalam upaya pemerataan pendidikan dan pemutusan rantai kemiskinan di Indonesia. Ia adalah solusi penting, namun bukan satu-satunya.
Efektivitas program ini sebagai solusi struktural jangka panjang memerlukan:
- Prioritas Kualitas Guru: Anggaran perlu difokuskan pada pengembangan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, dan pelatihan guru SR secara berkelanjutan.
- Perluasan Akses yang Terukur: Perluasan program harus direncanakan dengan baik, terutama menuju daerah terpencil, serta diiringi jaminan pendanaan jangka panjang.
- Penguatan Peran Masyarakat: Program harus terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat dan edukasi bagi orang tua tentang pentingnya dukungan keluarga, agar tidak terjadi ketergantungan semata pada negara.
- Sinergi Ekosistem: SR harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional dan bekerja sama dengan sekolah formal lainnya, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri.
Harapan penulis, keberhasilan SR sebagai solusi permanen mensyaratkan adanya peta jalan pendidikan yang jelas, pendanaan berkelanjutan, distribusi layanan yang merata, serta didukung pendidik profesional yang adaptif. Di saat yang sama, kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi aktif sangat penting guna mewujudkan model pendidikan inklusif dan berkualitas demi tercapainya keadilan sosial yang sejati.(*)

