Pemprov Malut Matangkan Strategi Peningkatan Layanan BPJS Kesehatan

TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat langkah peningkatan layanan BPJS Kesehatan. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dilaksanakan di Kediaman Eks Crysant, Senin (08/12/25), dengan melibatkan unsur pemerintah provinsi maupun kota.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. H. Syamsuddin A. Kadir, M.Si, menyampaikan bahwa pemprov menargetkan perluasan cakupan kepesertaan BPJS agar layanan kesehatan dapat diakses lebih merata. Dalam arahannya, ia memberi penekanan pada pentingnya komunikasi dan kerja sama antarinstansi sebagai fondasi peningkatan mutu pelayanan.

“Koordinasi yang baik antarinstansi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan BPJS,” tegas Sekda.

Rapat diikuti oleh Sekkot Ternate Dr. Rizal Marsaoly, perwakilan BPKAD Provinsi, Kadis Sosial Provinsi Malut Zen Kasim, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala BPKAD Kota Ternate, serta OPD terkait dari lingkup Pemkot Ternate.

Forum diskusi memunculkan sejumlah laporan dan rekomendasi teknis, di antaranya:

• BPKAD Provinsi menguraikan kondisi finansial program BPJS, termasuk serapan anggaran 2025 dan kalkulasi kebutuhan untuk 2026.
• BPKAD Kota Ternate menyampaikan perkembangan data peserta serta hambatan dalam penarikan iuran dengan usulan pembenahan mekanisme pencairan dana.
• Dinas Sosial menekankan pentingnya verifikasi data kepesertaan masyarakat kurang mampu, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan tindak lanjut kesehatan.
• Perwakilan Dinas Kesehatan memberikan update layanan fasilitas kesehatan mitra BPJS serta catatan mengenai kendala administrasi.
• OPD terkait membahas integrasi sosialisasi dan edukasi publik, termasuk upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran peserta.

Rapat menyimpulkan sejumlah tindak lanjut utama: rencana evaluasi besaran iuran BPJS untuk tahun 2026, penguatan sistem verifikasi data peserta, serta optimalisasi penggunaan anggaran untuk program kesehatan promotif–preventif.

Selain itu disepakati dua keputusan kerja:

• Rapat lanjutan akan digelar pada akhir Januari 2026 guna mengawal proses penyesuaian iuran.
• Pembentukan tim kerja bersama BPKAD–Dinas Sosial–Dinas Kesehatan untuk memperbaiki kesesuaian dan integrasi data peserta.

Menutup pertemuan, Sekda mengapresiasi partisipasi seluruh pihak dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pelayanan BPJS yang semakin responsif dan mampu menjangkau seluruh masyarakat Maluku Utara.(*)