 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Dalam upaya menata kembali sistem pendataan hunian bagi warga terdampak bencana, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menyelenggarakan Rapat Integrasi Data Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dengan tema “Bangun Data, Pulihkan Harapan”. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, bertempat di Grand Majang Hotel Ternate, Senin (8/12).
Wakil Gubernur menekankan bahwa akurasi data menjadi elemen fundamental dalam memastikan bantuan perumahan benar-benar menyasar penerima yang tepat. Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian penerima manfaat masih kerap muncul akibat minimnya kejelasan indikator dan variabel pendataan.
"Sering muncul pertanyaan dari masyarakat, kenapa dia dapat, saya tidak? Itu soal indikator, soal variabel, dan soal bagaimana menentukan data yang baik. Jika indikator dan variabel jelas, tidak ada lagi keluhan masyarakat seperti itu," tegasnya.
Ia menambahkan, tidak sinkronnya data antarinstansi sering menimbulkan persoalan teknis di lapangan. Karena itu, ia menilai standarisasi dan integrasi data mutlak dilakukan. Selain itu, integritas aparatur, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberanian bekerja sesuai aturan juga menjadi poin penting dalam proses penyaluran bantuan.
"Kalau data bagus dan akurat, insya Allah harapan juga bagus. Indikator utama adalah kesejahteraan masyarakat," sambungnya.
Sarbin turut menyinggung masih ditemukannya kondisi kemiskinan yang tidak selaras dengan perbaikan angka statistik. Menurutnya, data harus benar-benar menggambarkan realitas sosial sebagai dasar percepatan intervensi pemerintah.
Sementara itu, Kepala Disperkim Maluku Utara, Musrifa Alhadar memaparkan capaian pembangunan rumah relokasi dan rehabilitasi tahun 2025 di tiga kabupaten. Rinciannya sebagai berikut:
• Kabupaten Halmahera Barat
Pembangunan rumah relokasi berikut PSU sebanyak 4 unit.
• Kabupaten Halmahera Utara
Pembangunan rumah dan PSU di beberapa desa prioritas sebanyak 3 unit.
• Kabupaten Halmahera Selatan
Pembangunan rumah relokasi serta PSU sebanyak 4 unit.
Musrifa menegaskan bahwa hasil tersebut merupakan buah kerja sama lintas sektor, mulai dari Pemerintah Provinsi, BPBD, pemerintah kabupaten/kota hingga desa serta dukungan masyarakat.
Dirinya juga mengumumkan dukungan dana CSR dari BNI 46 untuk relokasi pemukiman masyarakat pesisir di Desa Sidangoli Dehe yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 12 Desember 2025.
Dalam rapat tersebut, dipetakan empat fokus utama integrasi data, yakni pemetaan kebutuhan hunian korban bencana, penyelarasan data BPBD dan Disperkim agar tidak terjadi tumpang tindih, penyusunan mekanisme kerja kolaboratif, serta rekomendasi teknis untuk penyediaan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Kegiatan yang menghadirkan BPBD dan Disperkim kabupaten/kota se-Malut ini diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya sistem data terpadu, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, bantuan pemerintah dapat lebih cepat, lebih tepat sasaran, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.(*)
