 |
| salah satu ruas jalan menuju utama di Loloda |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara kembali menegaskan komitmennya membangun pemerataan infrastruktur, khususnya akses jalan di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah Loloda Utara, Halmahera Utara, yang bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Kondisi jalan di kawasan tersebut masih didominasi jalur tanah dan sebagian kecil sudah beraspal. Situasi ini kerap menyulitkan aktivitas masyarakat. Beberapa kali pengendara mengalami kecelakaan akibat jalan licin dan berlubang, sementara pasien yang membutuhkan pertolongan medis darurat sering terlambat dirujuk karena akses terbatas. Dalam banyak kasus, warga terpaksa menempuh jalur laut untuk mencapai kecamatan terdekat.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa wilayah-wilayah terpencil tidak boleh tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu fokus perhatian adalah peningkatan akses dari Galela menuju Desa Ngajam/Asemiro dan desa-desa sekitarnya, melalui jalan provinsi pada Ruas Ngidiho–Lapi dan Ruas Lapi–Darume.
Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djfara, mengatakan bahwa Pemprov sudah mengajukan perbaikan Ruas Ngidiho–Lapi kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan tersebut telah diterima melalui program IJD dengan rencana pengerjaan sepanjang 7 kilometer. “Sementara proses pemilihan barang/jasa oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional,” ujarnya.
Sementara itu, untuk Ruas Lapi–Darume, Pemprov telah menyiapkan anggaran melalui APBD 2026 dengan total penanganan 8 kilometer senilai Rp 12,1 miliar. Jika kedua ruas tersebut rampung, masyarakat akan merasakan peningkatan layanan jalan sepanjang 15 kilometer.
Meski pada tahun mendatang keuangan daerah tertekan akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) lebih dari Rp700 miliar, Gubernur Sherly memastikan pembangunan di wilayah terpencil tidak boleh berhenti. Ia terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat agar sejumlah infrastruktur besar dapat ditangani melalui anggaran kementerian.
Risman menambahkan bahwa beberapa jembatan di Loloda Utara juga sangat membutuhkan penanganan khusus dan akan diusulkan ke Kementerian PU. “Jembatan Posi-Posi 1, 2, dan 3 serta jembatan Darume akan dikoordinasikan dengan Balai PJN. Akan dibuatkan surat dari Ibu Gubernur ke Menteri PU untuk penanganan khusus,” jelasnya.
Gubernur Sherly turut menyampaikan bahwa biaya pembangunan jembatan beton tersebut cukup besar, diperkirakan mencapai Rp100 miliar, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat. “Total jembatan beton mungkin anggarannya Rp 100 miliar. Untuk jembatan belum masuk perencanaan, jadi akan kita komunikasikan dan meminta bantuan ke Kementerian PU,” ujarnya.
Dengan dorongan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pembangunan akses jalan dan jembatan di Loloda Utara diharapkan tidak lagi menjadi sekadar wacana. Pemprov Maluku Utara menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil. Akses yang layak diyakini akan membuka isolasi wilayah, mempercepat pelayanan publik, serta menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.
