 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai membuka alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tingginya kebutuhan anggaran dan masih besarnya beban utang daerah. Salah satu opsi yang kini didorong adalah pemanfaatan instrumen pasar modal melalui penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan pemerintah daerah perlu mulai mengeksplorasi berbagai sumber pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan tidak dapat terus mengandalkan peningkatan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sarbin saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah kepada Pemerintah Daerah se-Maluku Utara yang digelar atas inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Bella, Ternate, Kamis (3/9/2026).
Menurut Sarbin, kebutuhan pembiayaan pembangunan di Maluku Utara masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Persoalan tersebut tidak hanya dihadapi Pemprov Maluku Utara, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota.
"Pembangunan daerah pasti butuh pembiayaan. Kalau pembiayaan terus-menerus dibebankan kepada rakyat lewat pajak dan retribusi, [tentu memberatkan]. Di Maluku Utara, beban utang pihak ketiga dan terkait lainnya masih di atas Rp1 triliun. Karena itu, kita butuh dukungan pembiayaan yang kuat, berkelanjutan, serta berdampak nyata," tegasnya.
Di sisi lain, Sarbin menilai Maluku Utara memiliki modal ekonomi yang cukup kuat untuk dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi yang sempat mencapai sekitar 34 persen, terutama didorong aktivitas hilirisasi sektor pertambangan, serta capaian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional, dinilai menunjukkan besarnya potensi ekonomi daerah.
Kondisi tersebut, kata dia, harus diikuti dengan pembenahan pola pembiayaan pembangunan. Kehadiran obligasi daerah dan sukuk daerah yang kini memiliki landasan regulasi dinilai dapat menjadi salah satu pilihan bagi pemerintah daerah dalam memperluas sumber pendanaan.
"Penerbitan obligasi dan sukuk daerah ini bukan sekadar instrumen untuk mencari tambahan dana, melainkan bentuk komitmen jangka panjang yang lebih adil dan berdampak langsung ke masyarakat. Kita bersyukur ruang regulasi pembiayaan fiskal kini makin terbuka," tambah Wagub.
Namun, Sarbin menekankan bahwa pembiayaan melalui pasar modal harus berjalan seiring dengan penguatan fondasi ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata dia, mulai mendorong diversifikasi ekonomi dengan memperbesar perhatian terhadap sektor-sektor di luar pertambangan.
Perikanan, pertanian, perkebunan, serta industri berbasis kelapa menjadi sejumlah sektor yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan. Langkah tersebut penting agar perekonomian Maluku Utara tidak terlalu bergantung pada sektor hilirisasi pertambangan dan tetap memiliki ketahanan ketika terjadi perubahan atau fluktuasi pada sektor tersebut.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Deputi OJK Pusat, pimpinan OJK Wilayah Sulawesi Utara, Kepala OJK Maluku Utara, jajaran pimpinan perbankan, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Sarbin menyampaikan apresiasi kepada OJK dan kementerian terkait yang telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memahami lebih jauh alternatif pembiayaan melalui pasar modal. Menurutnya, peningkatan literasi dan kapasitas pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembiayaan pembangunan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Dengan semakin terbukanya pilihan sumber pembiayaan, Pemprov Maluku Utara berharap pembangunan daerah tidak hanya mampu menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat dilakukan secara lebih terukur tanpa menambah tekanan fiskal masyarakat. Pemanfaatan instrumen pembiayaan baru pun diharapkan benar-benar diarahkan pada program yang produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Red)
