 |
Kegiatan yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tersebut berlangsung di Bella Hotel Ternate, Selasa (1/9/2026). Forum ini menjadi ruang pertemuan antara pelaku industri dan UMKM untuk membuka peluang kerja sama, memperkuat rantai pasok lokal, serta mendorong akses pembiayaan yang lebih inklusif.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal iklim investasi agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Sarbin, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Maluku Utara menunjukkan perkembangan positif. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif kondusif menjadi salah satu faktor pendukung masuknya investasi ke daerah.
Namun, ia mengingatkan agar capaian investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dari besarnya angka investasi. Pertumbuhan yang didorong sektor hilirisasi pertambangan, termasuk kawasan industri di Halmahera Tengah dan Pulau Obi, harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta ikut menekan angka kemiskinan.
“Kilau nikel belum mampu memberikan kilaunya masyarakat bawah. Kita bangga ada kawasan industri besar yang mengubah daerah, namun kemiskinan masih ada. Investor tumbuh subur, masyarakat juga harus mendapat hak-hak konstitusionalnya secara adil,” ujar Sarbin.
Ia juga mendorong adanya diversifikasi investasi agar tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan. Menurutnya, peluang investasi perlu diperluas ke sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan peternakan.
Hal tersebut dinilai penting karena kebutuhan pangan bagi kawasan industri besar di Maluku Utara hingga kini masih banyak dipasok dari luar daerah, terutama dari Sulawesi dan Jawa.
Dalam kesempatan tersebut, Sarbin turut memastikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Maluku Utara dilakukan secara transparan dan akuntabel serta tidak membuka ruang bagi praktik transaksional.
Ia berharap forum business matching tidak berhenti pada pertemuan dan diskusi, tetapi menghasilkan kesepakatan konkret berupa nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama (PKS). Pelaku usaha juga diminta terbuka dalam melaporkan pemanfaatan sumber daya daerah, termasuk penggunaan air permukaan dan alat berat, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Noor Sona Maesana Mushonnif, mengapresiasi kinerja Pemprov Maluku Utara dalam mengawal investasi.
Ia menyebut realisasi investasi di Maluku Utara pada Triwulan II 2026 mencapai Rp40,2 triliun. Secara nasional, realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat sebesar Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target Rp2.041,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,4 juta orang di seluruh Indonesia.
Noor Sona mengatakan Maluku Utara dipilih sebagai provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan kemitraan tersebut. Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pelaku usaha lokal dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan industri dan investasi.
“Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempatnya dijalankan. Pengusaha lokal tidak boleh hanya menonton, tapi harus jadi pemain utama. Dari target komitmen kemitraan 34 usaha besar di Malut sebesar Rp7,8 triliun, saat ini terdata realisasi periode 2021-2026 sebesar Rp3,5 triliun,” jelas Noor Sona.
Menurutnya, peluang UMKM untuk masuk dalam rantai pasok industri cukup terbuka, mulai dari penyediaan katering, jasa konstruksi, transportasi, suku cadang, alat pelindung diri (APD), hingga kebutuhan logistik.
Karena itu, ia menekankan agar pertemuan antara perusahaan besar dan UMKM tidak berhenti pada penjajakan kerja sama, tetapi berlanjut menjadi transaksi konkret.
“Yang paling penting setelah ini keluar Purchase Order (PO) dan kerja sama berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow yang menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, industri, perbankan, dan pelaku usaha.
Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, memaparkan regulasi serta kebijakan kemitraan. Sementara GM External Relations PT IWIP, Wahyu Budhi Santoso, menjelaskan peluang dan mekanisme kemitraan bagi vendor lokal dengan kawasan industri.
Dari sektor pembiayaan, Cluster Manager Bank Mandiri KC Malut, Gamal Maradani, memaparkan skema pembiayaan perbankan yang dapat dimanfaatkan UMKM mitra. Adapun Direktur Utama CV Satu Tiga Berjaya, Suhendra Sutjahja, membagikan pengalaman dan kisah sukses pelaku usaha lokal yang berkembang bersama industri besar.
Forum tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, pimpinan BUMD, Bank Mandiri, Bank Maluku Malut, perwakilan PT IWIP dan Harita Group, pengurus Kadin, HIPMI, IWAPI Malut, serta ratusan pelaku UMKM.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbentuk kemitraan yang lebih konkret antara perusahaan besar dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, geliat investasi di Maluku Utara tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi daerah, tetapi juga membuka lebih banyak ruang bagi UMKM untuk tumbuh, masuk ke rantai pasok industri, dan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah.(Id/Red)
