 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kekeringan ekstrem mulai membuahkan hasil. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang digelar BNPB dan BMKG sejak 5 September 2026 berhasil mendatangkan hujan di sejumlah wilayah rawan, sekaligus membantu menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Respons cepat pemerintah pusat terhadap kondisi tersebut mendapat apresiasi dari Pemprov Maluku Utara. Bantuan OMC dilakukan setelah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengirimkan surat permohonan penanganan darurat kepada BNPB dan BMKG pada 27 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam rapat evaluasi pelaksanaan OMC di ruang Emergency Operation Center (EOC), Kantor Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bandara Sultan Baabullah Ternate, Selasa (8/9/2026).
Sarbin mengatakan permintaan tersebut diajukan menyusul meluasnya wilayah yang mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dan kondisi kekeringan ekstrem di Maluku Utara.
"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim OMC atas respons yang begitu cepat terhadap surat kami yang dikirim tanggal 27 Agustus kemarin. Luar biasa, surat dari Ibu Gubernur langsung direspons cepat oleh BNPB dan BMKG di pusat," ungkapnya.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi sangat berarti bagi daerah, terutama ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah pada 2026 berada dalam kondisi terbatas.
"Bantuan penanganan ini membuat kami benar-benar merasakan perhatian penuh dari pusat. Ini bukti nyata hadirnya negara untuk masyarakat di daerah," tambahnya.
Sarbin menjelaskan, persoalan kekeringan yang dihadapi Maluku Utara telah berkembang menjadi ancaman terhadap sejumlah sektor. Selain meningkatkan risiko karhutla, kemarau panjang juga mulai mengganggu ketersediaan air baku serta aktivitas pertanian masyarakat.
Sejumlah daerah dilaporkan mulai mengalami persoalan pasokan air, di antaranya Weda di Halmahera Tengah, Kao dan Malifut di Halmahera Utara, Pulau Bacan di Halmahera Selatan, hingga Kabupaten Kepulauan Sula.
"Dampaknya sudah meluas. Sekitar 85 persen masyarakat kita mengandalkan air permukaan dan sumur gali. Begitu kemarau melanda lebih dari satu hingga dua bulan, krisis air bersih langsung terjadi. Karena itu, penanganan lewat pembasahan lahan dan hujan buatan ini sangat membantu masyarakat," jelas Wagub.
Pelaksanaan OMC sejak 5 September kemudian memberikan dampak positif. Hujan berhasil diturunkan di sejumlah kawasan yang menjadi sasaran operasi, sehingga titik panas (hotspot) dapat ditekan dan sebagian sumber air kembali terisi.
Atas kondisi tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap operasi tidak berhenti sesuai jadwal awal pada Selasa (8/9/2026). Pemerintah daerah mendorong agar intervensi cuaca dilanjutkan setidaknya selama satu pekan apabila kondisi atmosfer masih memungkinkan.
"Jika secara teknis indikatornya memungkinkan, kami sangat berharap operasi penanganan ini bisa diperpanjang. Kami juga sudah berkomunikasi ke tingkat kementerian di Jakarta agar penanganan ini terus berlanjut satu minggu ke depan demi memulihkan kondisi lahan dan sumber air warga," tegasnya.
Kepala BMKG Stasiun Sultan Baabullah Ternate, Desindra Deddy Kurniawan, dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa tingkat kekeringan di Maluku Utara sudah berada pada kategori ekstrem sejak pertengahan Agustus.
Hari Tanpa Hujan (HTH) bahkan tercatat lebih dari 60 hari di sejumlah wilayah, termasuk Halmahera Utara, Halmahera Barat, Pulau Morotai, dan Pulau Batang Dua.
Selama pelaksanaan OMC pada 5–8 September, hujan tercatat turun di sejumlah wilayah sasaran. Beberapa di antaranya Subaim dan Maba di Halmahera Timur, Tobelo di Halmahera Utara, Sofifi, Morotai, Halmahera Barat, serta Halmahera Selatan.
Dari sisi penanganan karhutla, Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir bersama Analis Kebencanaan Ahli Pratama BNPB, Farach, turut mengonfirmasi adanya penurunan intensitas kebakaran setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan diteruskan secara paralel kepada BNPB Pusat sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
Setelah rapat, Wagub Sarbin bersama rombongan juga mengecek langsung kesiapan armada OMC di apron Bandara Sultan Baabullah Ternate. Dalam operasi tersebut, BNPB mengerahkan satu unit pesawat Cessna Caravan 208 bernomor registrasi PK-SNL untuk melakukan penyemaian awan menggunakan bahan NaCl atau garam.
Pemprov Maluku Utara berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut. Selain meredam karhutla, perpanjangan OMC dinilai penting untuk membantu memulihkan kondisi lahan, menjaga sumber air baku, dan mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara.(Red)
