 |
Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat menghadiri Temu Sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Harita Nickel di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis (27/8/2026).
Sherly meminta perusahaan, termasuk PT Harita Nickel, meningkatkan kualitas program CSR agar lebih terukur, transparan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, perusahaan perlu membuka informasi mengenai besaran dana CSR yang tersedia setiap tahun beserta rincian penggunaannya. Keterbukaan tersebut penting agar pemerintah dapat melihat potensi dukungan masing-masing perusahaan, seperti Harita Nickel, IWIP, dan Antam, sekaligus menyusun pembagian program secara lebih terarah.
"Kami butuh CSR-nya naik kelas. Efektivitas CSR tidak diukur dari berapa banyak program yang diadakan, melainkan berapa banyak jumlah penduduk di sekitar kawasan industri atau tambang yang masalahnya terselesaikan," ungkapnya.
Sherly juga menyoroti struktur mata pencaharian masyarakat Maluku Utara yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan kelautan. Dari sekitar 1,4 juta penduduk Maluku Utara, sekitar 60 persen disebut bekerja sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan.
Sementara itu, kapasitas sektor industri pertambangan dalam menyerap tenaga kerja berada pada kisaran 150 ribu hingga 200 ribu orang. Kondisi tersebut, menurut Sherly, membuat perhatian terhadap keberlangsungan ekonomi petani dan nelayan tidak boleh dikesampingkan.
Dalam konteks Pulau Obi, Gubernur meminta agar manfaat program CSR tidak hanya terkonsentrasi pada desa-desa yang berada di wilayah Ring 1. Jangkauan program dinilai perlu diperluas sehingga dapat memberikan dampak bagi masyarakat di berbagai wilayah Pulau Obi.
Dua kebutuhan yang dinilai paling mendesak adalah pembangunan jalan tani dan penyelesaian jalan lingkar Pulau Obi. Infrastruktur tersebut dianggap penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperlancar akses terhadap layanan dasar.
"Jika harus memilih dengan anggaran yang ada, masyarakat Obi sangat membutuhkan jalan lingkar dan jalan tani. Akses jalan yang memadai akan mempermudah mobilitas hasil pertanian seperti cengkih, pala, dan kelapa, sekaligus membuka akses kesehatan darurat bagi warga," jelasnya.
Pemprov Maluku Utara, kata Sherly, telah menyiapkan komitmen pembangunan jalan lapen sepanjang 15 kilometer setiap tahun di Pulau Obi. Namun, keterbatasan anggaran membuat penanganan jalan lingkar membutuhkan kerja sama lintas pihak.
Karena itu, Pemprov mendorong pembagian peran antara pemerintah pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan dukungan CSR Harita Nickel.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian jalan lingkar Pulau Obi yang memiliki panjang sekitar 330 kilometer. Dengan pembagian porsi penanganan yang jelas, pembangunan ditargetkan dapat dituntaskan secara bertahap dalam waktu sekitar enam hingga tujuh tahun.
Pertemuan sinergi tersebut diharapkan menjadi titik awal untuk mengarahkan program CSR perusahaan agar semakin terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan begitu, keberadaan industri tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Maluku Utara.(Id/Red)
