 |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Upaya pelestarian budaya lokal sekaligus perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat kembali menjadi sorotan dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan unsur pemuda. Dua isu tersebut mencuat dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin (4/5/2026), dan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas adat.
Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. H. Syamsuddin A. Kadir, M.Si., serta Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Darmin Abdurrahman, menerima audiensi Persatuan Pemuda Pagu. Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni pelestarian adat budaya serta penyampaian aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur desa.
Dalam pemaparannya, perwakilan Persatuan Pemuda Pagu menyampaikan tiga program prioritas organisasi, meliputi dokumentasi warisan budaya takbenda, regenerasi pelaku adat, serta pembentukan cabang organisasi di tingkat kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dalam menjaga keberlanjutan pengetahuan adat.
“Banyak tetua adat sudah sepuh. Jika pengetahuan mereka tidak segera direkam lewat database dan video dokumenter, kita terancam kehilangan. Kami ingin budaya tetap hidup dan mudah diakses anak muda,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Maluku Utara menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung upaya pelestarian budaya melalui kerja sama lintas sektor.
“Pelestarian budaya adalah kerja kolektif. Pemprov Malut siap memfasilitasi pendataan dan bersinergi dalam program pelestarian,” tegas Sekda.
Sementara itu, Darmin Abdurrahman mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi saat ini telah mencatat sejumlah karya budaya di tingkat nasional dan menargetkan penambahan pada tahun 2026. Ia juga menilai keterlibatan generasi muda menjadi faktor penting dalam percepatan inventarisasi budaya daerah.
Selain isu kebudayaan, audiensi juga dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayah desa bagian barat. Perwakilan pemuda menjelaskan bahwa jembatan penghubung yang dibangun sejak 2008 kini dalam kondisi rusak dan tidak lagi layak digunakan. Akibatnya, warga harus mengandalkan jembatan gantung berbahan kayu untuk aktivitas sehari-hari.
Dampak dari kondisi tersebut cukup signifikan, terutama bagi sektor pertanian dan akses layanan dasar. Sekitar 9 persen lahan pertanian warga terdampak karena akses yang sering terputus, terutama pada musim tertentu. Selain itu, mobilitas masyarakat, termasuk ibu hamil yang membutuhkan layanan kesehatan, menjadi semakin sulit.
Merespons dua persoalan tersebut, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya sinergi antara unsur adat, agama, dan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan budaya sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Budaya harus hidup, bukan hanya seremonial. Saya minta OPD terkait segera tindak lanjuti, libatkan sekolah dan anak muda,” ujarnya.
Terkait persoalan infrastruktur, ia juga memberikan instruksi tegas kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan peninjauan lapangan.
“Infrastruktur dasar tidak boleh diabaikan. Ini menyangkut keselamatan dan ekonomi warga. Tolong Dinas PU segera cek kondisi jembatan di desa bagian barat, laporkan ke saya rencana penanganannya,” tegas Wagub.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan tindak lanjut, di antaranya penyusunan program bersama dalam pelestarian budaya, peninjauan langsung kondisi jembatan oleh instansi terkait, serta penguatan edukasi budaya di lingkungan satuan pendidikan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat identitas budaya daerah sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pembangunan di Maluku Utara dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.(Id)
