 |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur di Sofifi, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat mulai dari staf ahli gubernur, asisten sekretariat daerah, pimpinan OPD, hingga ASN dan PPPK.
Dalam arahannya, gubernur menekankan sejumlah hal penting berdasarkan evaluasi kinerja pemerintahan sejak 2025 hingga April 2026. Beberapa isu strategis yang disampaikan mencakup disiplin administrasi, penguatan fiskal, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
1. Kedisiplinan Administrasi Kepegawaian
Gubernur menyoroti masih adanya keterlambatan penginputan data rutin oleh sejumlah OPD yang berdampak langsung pada proses pembayaran gaji ASN secara elektronik. Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut bersifat rutin dengan batas waktu yang jelas setiap akhir bulan.
“Ini merupakan peringatan pertama dan terakhir. Apabila pada bulan berikutnya masih terdapat OPD yang terlambat menyampaikan data pendukung pembayaran gaji, maka akan diberikan catatan kinerja secara langsung kepada Kepala OPD, Sekretaris, dan Bendahara yang bersangkutan,” tegas Gubernur Sherly Tjoanda.
2. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah
Dalam upaya menjaga kesehatan fiskal daerah, gubernur mengingatkan bahwa berdasarkan regulasi nasional, porsi belanja pegawai akan dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD mulai tahun anggaran 2027. Dengan kondisi APBD Maluku Utara saat ini, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 ditetapkan meningkat.
“Apabila target PAD tersebut tidak tercapai, maka terdapat risiko tidak terpenuhinya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh ASN pada Tahun 2027. Diperlukan kolaborasi dan kerja bersama seluruh OPD dalam optimalisasi 7 sektor pajak dan retribusi daerah. Kesejahteraan ASN merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Gubernur Sherly Tjoanda.
3. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
Hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan posisi Maluku Utara masih berada di peringkat bawah secara nasional. Penilaian ini mencakup indikator kemiskinan, layanan dasar, serta efisiensi anggaran. Salah satu persoalan utama yang diidentifikasi adalah lemahnya integrasi data antar perangkat daerah.
“Permasalahan utama yang kita hadapi selama 1,5 tahun terakhir adalah belum tersedianya data yang akurat dan terintegrasi antar-OPD. Hal ini menjadi penghambat dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.
4. Efisiensi Anggaran dan Infrastruktur Konektivitas
Efisiensi belanja daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan guna membuka akses antarwilayah. Gubernur juga menyinggung penggunaan skema kontrak payung dalam pekerjaan lapen yang dinilai sebagai terobosan.
“Kepada Dinas PUPR, saya titipkan agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara optimal dengan mengutamakan kualitas. Dengan terbangunnya konektivitas, maka akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat menjangkau seluruh kabupaten, kecamatan, hingga desa,” pesannya.
5. Pengembangan Sektor Pendidikan
Pemerintah Provinsi terus memperluas akses pendidikan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan sekolah kedinasan. Program beasiswa serta peluang studi lanjut bagi ASN maupun masyarakat juga diperkuat.
“Bagi ASN yang berminat melanjutkan pendidikan S2 maupun masyarakat yang memiliki putra-putri ingin mendaftar di Sekolah Kedinasan, dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan BKD atau Dinas Pendidikan. Informasi dan tautan pendaftaran telah disebarluaskan,” jelas Gubernur Sherly Tjoanda.
Selain itu, gubernur meminta seluruh jajaran aktif menyosialisasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang telah dibuka secara daring dan tanpa pungutan biaya untuk jenjang SMA.
6. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
Perhatian khusus juga diberikan pada sektor kesehatan. Gubernur meminta seluruh direktur rumah sakit daerah segera melakukan pembenahan layanan agar lebih optimal, mengingat sektor ini berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Meskipun alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan telah ditingkatkan pada Tahun 2025, namun kualitas layanan pada Tahun 2026 masih memerlukan pembenahan signifikan. Hal ini menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat Maluku Utara yang harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Menutup arahannya, gubernur mengingatkan bahwa seluruh pembiayaan ASN bersumber dari anggaran daerah yang terbatas. Karena itu, setiap kinerja harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Total belanja pegawai sebesar Rp1,2 triliun harus dapat dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Gubernur.
Apel gabungan ini menjadi momentum penguatan komitmen seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik di Maluku Utara semakin efektif dan tepat sasaran.(Red)
