 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara.
Penyerahan LHP tersebut berlangsung di Auditorium Utama Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kamis (15/01/2026), dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pdi., bersama sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang selama ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Kami telah bekerja sama dengan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan memperbaiki birokrasi,” ujarnya.
Wagub juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan BPK, tidak hanya melalui forum resmi, tetapi juga melalui sarana komunikasi yang lebih fleksibel.
“Kami berharap agar BPK terus terbuka untuk berkomunikasi dengan kami, tidak hanya secara formal, tetapi juga melalui WhatsApp,” tambahnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui sosialisasi sektor pertambangan dan penggalian potensi ekonomi lainnya.
“Kami telah melakukan sosialisasi tambang dan berusaha meningkatkan potensi pendapatan daerah,” katanya.
Menutup sambutannya, Wagub berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BPK, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat.
“Kami berharap dapat bekerja sama dengan BPK dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Wagub.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, SE., M.Si., Ak., CA., CSFA., ACPA, dalam sambutannya menyampaikan harapan di awal tahun 2026.
“Selamat tahun baru untuk kita semua. Saya berharap indeks kebahagiaan Indonesia yang paling tinggi adalah Maluku Utara, dan harapannya peningkatan pendapatan daerah juga makin meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pada Semester II Tahun 2025, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menyerahkan sebanyak 12 LHP kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.
“Kami telah menyerahkan 12 LHP kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara, dan kami berharap agar pemerintah daerah dapat memperbaiki pengelolaan keuangan negara,” katanya.
Marius juga kembali menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi antara pemerintah daerah dan BPK.
“Kami berharap agar pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan kami secara terbuka dan jujur, sehingga kami dapat membantu memperbaiki pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Acara penyerahan LHP ini turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara, jajaran Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pejabat dan staf BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Penyerahan LHP tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.(*)
