 |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan elektrifikasi desa. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memastikan seluruh desa yang hingga kini belum menikmati aliran listrik akan terjangkau layanan kelistrikan paling lambat pada tahun 2027.
Kepastian tersebut disampaikan usai pertemuan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Pertemuan itu membahas percepatan elektrifikasi, khususnya bagi desa-desa terpencil dan wilayah kepulauan yang selama ini masih gelap gulita.
Sherly menjelaskan, persoalan kelistrikan di Maluku Utara bukan semata soal kecukupan daya, melainkan lebih pada tantangan memperluas jaringan ke wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
“Secara sistem, kelistrikan di kabupaten dan kota sudah aman, namun tantangan terbesar kami adalah membangun jaringan listrik yang menghubungkan desa-desa yang terisolasi,” ujarnya.
Berdasarkan pemaparan pihak PLN, pembangunan jaringan listrik baru serta rehabilitasi jaringan lama telah dimulai sejak Oktober 2025. Sebanyak 41 desa ditargetkan mulai menikmati pasokan listrik yang stabil pada Maret 2026. Sementara itu, 26 desa lainnya akan mulai dikerjakan pada April 2026. Adapun 14 desa yang tersisa ditargetkan rampung dan teraliri listrik sepenuhnya pada tahun 2027.
Sherly menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan ketat agar seluruh tahapan proyek berjalan sesuai rencana.
“Puluhan tahun desa-desa ini menunggu. Kami tidak ingin ada lagi penundaan. Jadwal yang disusun harus dipatuhi dan dieksekusi tepat waktu,” katanya.
Khusus untuk wilayah Halmahera Utara, Sherly Tjoanda menyebutkan bahwa kapasitas daya terpasang saat ini berada di angka 21 megawatt (MW). Untuk memperkuat sistem, PLN berencana menambah pasokan sebesar 8 MW pada Desember 2025, disusul penambahan 10 MW dan 20 MW pada Maret 2026. Dengan demikian, total daya yang tersedia diproyeksikan mencapai sekitar 51 MW.
“Meskipun saat ini kita masih mengandalkan genset pinjaman, sistem kelistrikan kami tetap aman. Dengan penambahan daya, diharapkan kelistrikan di wilayah ini bisa semakin stabil,” jelasnya.
Meski menunjukkan kemajuan, Sherly mengakui masih terdapat sejumlah wilayah di Maluku Utara yang belum sepenuhnya teraliri listrik, seperti Halmahera Selatan, Pulau Obi, Kepulauan Joronga, Halmahera Barat, Pulau Sula, dan Pulau Taliabu. Sebaliknya, daerah seperti Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai telah mencapai rasio elektrifikasi 100 persen.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik di wilayah yang sudah berlistrik, Sherly mengimbau warga untuk aktif melaporkan gangguan melalui layanan pengaduan resmi PLN.
“Pemadaman yang terjadi umumnya disebabkan oleh gangguan pada jaringan, bukan karena kekurangan daya,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Sherly menegaskan bahwa listrik merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, dan masa depan. Kami tidak ingin lagi ada anak-anak Maluku Utara yang belajar dalam gelap,” tegasnya.
Dengan percepatan elektrifikasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pemerataan pembangunan benar-benar dapat dirasakan hingga ke desa-desa paling terpencil, sekaligus membuka peluang kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.(*)
