 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali mencatatkan capaian di sektor pelayanan kesehatan. Sejumlah pemerintah daerah di wilayah ini berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam memastikan akses layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten/kota yang dinilai konsisten memperluas perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, penghargaan tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala biaya.
Penghargaan UHC 2026 diberikan kepada satu pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten/kota. Pada kategori Madya, penghargaan diraih oleh Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Tidore Kepulauan, serta Kabupaten Kepulauan Sula. Sementara kategori Pratama diraih oleh Kabupaten Halmahera Barat.
Gubernur Sherly menilai capaian tersebut sebagai gambaran komitmen bersama dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN sekaligus menjaga keaktifan peserta, sehingga manfaat jaminan kesehatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah, jajaran birokrasi, tenaga kesehatan, serta BPJS Kesehatan yang selama ini berperan aktif memperkuat sistem jaminan kesehatan di Maluku Utara.
Di sisi lain, Sherly juga menyoroti masih adanya daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Ia menyebut Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah yang perlu melakukan percepatan kebijakan di bidang jaminan kesehatan agar tidak tertinggal dari daerah lain.
“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi kita juga harus jujur melihat daerah yang masih tertinggal. Tiga daerah ini harus menjadi fokus pembenahan ke depan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, lanjut Sherly, akan melakukan pembinaan serta pengawasan yang lebih terarah dan terukur terhadap ketiga daerah tersebut, khususnya dalam upaya meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta JKN. Langkah ini diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan sektor kesehatan sebagai layanan dasar yang wajib dirasakan secara merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pada bagian akhir, Gubernur Sherly menekankan bahwa penghargaan UHC tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Prestasi ini harus dijaga dan ditingkatkan. Ukurannya bukan pada piagam, tetapi pada seberapa jauh rakyat benar-benar terlindungi dan terlayani,” ujarnya.(*)
