 |
JAKARTA, DETIKMALUT.com - Upaya memperjuangkan hak wilayah kepulauan kembali menggaung dari Jakarta. Dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional yang digelar DPD RI membahas percepatan RUU Daerah Kepulauan pada Selasa (2/12), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa arah pembangunan nasional harus mulai berpijak pada realitas geografi Indonesia yang dominan lautan.
Dalam forum tersebut, Sherly menilai bahwa banyak regulasi dan kebijakan fiskal nasional masih lebih memihak daerah berbasis daratan. Padahal Maluku Utara sendiri memiliki bentang laut yang jauh lebih luas dibanding daratan.
“Tujuh puluh persen wilayah Maluku Utara adalah laut. Tetapi berbagai kebijakan fiskal dan pembangunan masih bias daratan. Sudah terlalu lama kita memunggungi laut,” tegasnya di hadapan pimpinan lembaga negara dan kepala daerah kepulauan.
Gubernur menjelaskan, kebutuhan pembangunan daerah kepulauan berbeda dengan karakter wilayah daratan. Ia mencontohkan kebutuhan infrastruktur yang spesifik seperti dermaga, jeti, tenaga pendidik untuk sekolah pesisir, transportasi laut yang layak, industri maritim yang kuat, pemberdayaan masyarakat pesisir hingga pengembangan pariwisata bahari.
Namun ia menyoroti bahwa kebijakan fiskal nasional, termasuk skema DBH, masih belum memberi ruang yang memadai bagi kebutuhan tersebut.
“Namun dalam formula kebijakan fiskal seperti DBH, kebutuhan itu belum benar-benar tercermin. Inilah yang membuat wilayah kepulauan tertinggal,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengungkapkan bahwa draf RUU Daerah Kepulauan telah dirampungkan dan saat ini hanya menunggu surat presiden untuk dapat melanjutkan pembahasan bersama pemerintah.
“Indonesia tidak boleh terus berpikir daratan di atas fakta bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keadilan fiskal harus berlayar hingga ke pulau-pulau terjauh,” katanya.
Sherly juga memberikan apresiasi kepada DPD RI serta DPD Maluku Utara yang konsisten membawa aspirasi masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan terluar ke ruang pembahasan nasional.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada DPD RI dan secara khusus kepada DPD Maluku Utara yang tanpa henti menyuarakan aspirasi ini. Perjuangan mereka adalah suara masyarakat kita yang hidup di pulau-pulau kecil, di pesisir, dan di wilayah terluar,” ujarnya.
Selain dihadiri Gubernur Maluku Utara, Rakornas tersebut turut menghadirkan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Gubernur Papua, serta beberapa kepala daerah kepulauan seperti Selayar dan Manggarai Timur.
RUU Daerah Kepulauan diharapkan menjadi pijakan hukum khusus yang mampu mengatasi kesenjangan pembangunan dan memberi ruang fiskal yang proporsional bagi provinsi dan kabupaten bercorak maritim. Semoga perjuangan panjang ini segera menemukan titik akhir yang jelas demi kesejahteraan masyarakat pulau.(*)
