 |
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menjelaskan bahwa khusus di Pulau Obi, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp23,01 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah paket pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pekerjaan dimaksud meliputi pembangunan tanggul Sungai Laiwui sepanjang 282 meter dengan nilai Rp1,95 miliar, pengamanan Pantai Laiwui sepanjang 80 meter senilai Rp880 juta, serta pengamanan Pantai Alam Pelita di Obi Barat sepanjang 100 meter dengan anggaran Rp701 juta.
Tak hanya itu, upaya pengendalian genangan air juga dilakukan melalui pembangunan drainase di Desa Manu, Kecamatan Obi Selatan, sepanjang 200 meter dengan anggaran Rp473 juta. Sementara peningkatan konektivitas darat diwujudkan lewat rekonstruksi jalan ruas Laiwui–Jikotamo Anggai sepanjang 5,5 kilometer yang menyerap anggaran Rp12,74 miliar, ditunjang pembangunan jembatan sepanjang 20 meter senilai Rp6,25 miliar.
“Sementara itu, di Pulau Bacan, total anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp40,04 miliar. Program ini difokuskan pada pemeliharaan jalan dan pembangunan sejumlah jembatan strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Halmahera Selatan,” ujar Risman.
Di Pulau Bacan, beberapa kegiatan utama yang direncanakan antara lain pemeliharaan rutin jalan ruas Halmahera Selatan sepanjang 1,98 kilometer dengan anggaran Rp1,47 miliar. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pembangunan Jembatan Labuha dengan nilai Rp4,14 miliar.
Pembangunan jembatan lainnya juga menjadi prioritas, khususnya pada ruas Songa–Wayatim. Paket pekerjaan tersebut meliputi pembangunan Jembatan Tomara sepanjang 10 meter senilai Rp3,26 miliar, Jembatan Ake Bibinoi dan Jembatan Ake Mou masing-masing sepanjang 30 meter dengan anggaran Rp7,26 miliar per jembatan, serta Jembatan Ake Raim sepanjang 80 meter yang menjadi proyek terbesar di Pulau Bacan dengan nilai Rp15,71 miliar.
Sebagai bagian dari perencanaan yang berwawasan lingkungan, pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran Rp913 juta untuk penyusunan dokumen lingkungan jalan di dalam Pulau Bacan.
“Dengan total gabungan anggaran Rp63.064.613.087,51, pembangunan infrastruktur di Pulau Obi dan Pulau Bacan diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku Utara, sesuai harapan ibu Gubernur dan pak Wagub,” kata Risman.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan terciptanya konektivitas antarwilayah yang lebih baik, penguatan ketahanan wilayah pesisir, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah kepulauan yang selama ini menjadi tantangan pembangunan.
