 |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Dalam rangka memastikan stabilitas harga dan memperkuat kesiapan daerah menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan pangan serta mendorong percepatan digitalisasi di wilayah Maluku Utara.
HLM berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Selasa (25/11/2025), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Acara ini turut dihadiri Forkopimda, para kepala daerah, instansi vertikal, serta OPD terkait.
Empat agenda utama menjadi fokus pembahasan, yaitu perkembangan inflasi, penajaman Road Map TPID, kesiapan pasokan pangan menjelang Nataru, serta strategi percepatan digitalisasi daerah.
Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, melaporkan bahwa inflasi Maluku Utara hingga Oktober 2025 berada pada level rendah, yakni 0,44% (ytd) atau 1,18% (yoy), sehingga menempatkan Malut sebagai provinsi dengan inflasi terendah keempat secara nasional.
“Pencapaian tersebut didorong strategi 4K dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. BI memproyeksikan inflasi akhir tahun tetap dalam target nasional 2,5±1 persen,” ucap Dwi.
Pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah kesepakatan penguatan ketahanan pangan, antara lain kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan Nataru dan peningkatan produksi hortikultura melalui pemanfaatan pupuk organik. Penguatan sektor perikanan juga menjadi perhatian melalui penyediaan keramba, optimalisasi cold storage, serta dukungan pembiayaan dan penambahan rute tol laut.
Di bidang digitalisasi, pemda didorong mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, meningkatkan literasi digital, serta memaksimalkan teknologi untuk mendongkrak PAD. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga terus diperluas, di mana 10 pemda di Maluku Utara saat ini telah masuk kategori digital.
Gubernur Sherly Tjoanda menekankan pentingnya upaya konkret dalam menjaga stabilitas harga menjelang Nataru, termasuk gerakan menanam, pasar murah, operasi pasar, dan pemenuhan pasokan barito dari daerah terdekat. Ia juga mengingatkan bahwa Ternate memiliki kontribusi terbesar pada inflasi provinsi, sehingga stabilitas harga di kota tersebut harus menjadi perhatian.
Gubernur turut meminta percepatan digitalisasi seluruh SKPD mulai Januari 2026, termasuk peningkatan literasi digital yang dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lain di kawasan timur.
“Seluruh pemda dan pemangku kepentingan harus bersinergi tanpa ego sektoral agar harga tetap stabil selama Nataru dan ekonomi Maluku Utara terus terjaga,” tegasnya.(*)
