 |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur dengan memberikan penyuluhan kepada 105 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I. Kegiatan yang berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, pada Rabu (12/11), ini difokuskan pada pemahaman terkait kewajiban pembayaran iuran serta manfaat dari kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus dilakukan aktivasi akun bagi PPPK yang belum terdaftar.
Sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota JKN, termasuk tata cara mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tersedia.
Perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Agus Ilham, menjelaskan bahwa Program JKN merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang memberikan perlindungan pelayanan kesehatan bagi seluruh ASN, termasuk PPPK.
“Program JKN merupakan salah satu komponen jaminan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi para P3K. Oleh karena itu, setiap bulannya para P3K akan menerima potongan gaji untuk membayar iuran tersebut setiap bulannya,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kesadaran dan kepatuhan aparatur dalam membayar iuran BPJS sebagai wujud tanggung jawab terhadap sistem jaminan sosial nasional.
“Pentingnya pemahaman dan kepatuhan PPPK dalam membayar iuran BPJS. Karena kewajiban ini merupakan bagian dari perlindungan sosial sekaligus bentuk tanggung jawab ASN dalam mendukung program jaminan sosial nasional,” lanjutnya.
Dari hasil sosialisasi tersebut, diketahui bahwa besaran iuran JKN ditetapkan sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan, dengan pembagian 1% ditanggung oleh peserta dan 4% oleh pemerintah.
Kegiatan ini juga diwarnai dengan proses aktivasi akun bagi PPPK yang belum terdaftar di aplikasi JKN, berlangsung dalam suasana tertib dan penuh antusiasme.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Malut berharap seluruh PPPK dapat menjadi peserta JKN yang cerdas, mandiri, dan proaktif dalam memanfaatkan hak serta melaksanakan kewajiban kepesertaan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memastikan seluruh aparatur di lingkungan Pemprov Malut memperoleh perlindungan kesehatan yang merata dan berkualitas.(*)
