 |
JAKARTA, DETIKMALUT.com - Dalam upaya memperkuat pengelolaan aset negara sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah, Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai optimalisasi pertanahan dan pemanfaatan tanah negara di wilayah Maluku Utara.
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Landbank Strategic Partnership Forum yang digelar di Wisma BNI 46, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup analisis dan pemanfaatan lahan potensial di berbagai kawasan strategis di Maluku Utara. “Pengelolaan tanah negara bukan hanya soal aset fisik, tapi bagaimana tanah menjadi sumber penghasilan yang produktif bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi tanah yang sangat besar. Dari total kawasan hutan seluas sekitar 2,5 juta hektare, terdapat sekitar 273 ribu hektare lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang siap dikembangkan untuk sektor hilirisasi, seperti kelapa, cengkeh, pala, dan jagung. “Maluku Utara menghasilkan sekitar enam juta butir kelapa per hari. Namun banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Sherly.
Ia menambahkan, kerja sama ini akan membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi lahan sesuai dengan kesesuaian komoditas, sehingga investor dapat lebih mudah memperoleh data dan menanamkan modalnya. “Karena itu, kerja sama ini penting untuk memetakan potensi lahan sesuai kesesuaian komoditas, agar investor dapat lebih mudah mengakses data dan menanamkan modalnya,” lanjutnya.
Sherly juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mempercepat proses investasi di daerah. “Butuh tanah, ada Bank Tanah. Butuh legalitas, Bank Tanah bantu. Butuh perizinan dan data teknis, pemerintah provinsi siap mendukung. Bahkan BNI telah siap menyediakan pembiayaan,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov Maluku Utara fokus pada pengoptimalan lahan tidur untuk pengembangan berbagai komoditas unggulan seperti kelapa, jagung, cengkeh, pala, dan kakao. Sherly berharap, kemitraan dengan Bank Tanah dapat mempercepat kepastian hukum serta legalitas pengelolaan lahan yang selama ini belum termanfaatkan.
Selain menjalin MoU dengan Pemprov Maluku Utara, Badan Bank Tanah juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Desa Kutuh terkait pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi di wilayah tersebut, sebagai bagian dari komitmen nasional dalam memperluas pengelolaan tanah yang produktif dan berkeadilan.(*)
