 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat aksesibilitas wilayah perdesaan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan pembangunan jalan tani sebagai salah satu prioritas utama di tahun anggaran 2025. Fokus pembangunan ini diarahkan ke Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat, dengan total panjang mencapai 67 kilometer.
Kebijakan ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang digelar pada Jumat (25/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Sherly mengungkapkan bahwa banyak masyarakat, termasuk para kepala daerah, menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur jalan dan jembatan selama beberapa bulan terakhir.
"Nilai tukar petani tidak bisa naik apabila mereka kesulitan mengeluarkan hasil panennya. Tidak mungkin mereka memikul hasil panennya jika berjalan 5-7 kilometer. VIAR tidak bisa masuk, motor tidak bisa masuk. Sehingga jalan tani adalah kebutuhan penting yang harus segera dilakukan demi meningkatkan kualitas hidup petani," ucap Gubernur Sherly.
Proyek ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pergeseran anggaran, yang memberikan ruang bagi Maluku Utara untuk memperoleh pembiayaan khusus guna mempercepat pembangunan sektor pertanian. Seluruh kabupaten/kota di wilayah Malut akan menjadi sasaran pembangunan jalan tani, kecuali Kota Ternate yang dinilai tidak memerlukan fasilitas tersebut.
Untuk memperluas dampak pembangunan, Gubernur Sherly menetapkan target lebih ambisius di tahun berikutnya. Mulai 2026, setiap tahun akan dialokasikan sedikitnya 200 kilometer pembangunan jalan tani, dengan pendekatan fokus dua kabupaten per tahun agar pembangunan lebih terukur dan berdampak langsung.
"Tapi secara bertahap mulai tahun 2026, dialokasikan minimal 200 km setiap tahunnya untuk pembangunan jalan tani. Fokus dua kabupaten setiap tahun agar terasa pembangunannya," ujarnya.
Gubernur Sherly juga menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah untuk menunjang pemerataan pembangunan ekonomi. Ia menyoroti masih rendahnya belanja modal daerah dan berkomitmen mendorong peningkatannya dalam rencana kerja tahun-tahun mendatang.
"Belanja modal Pemprov Malut tahun ini masih kurang dari 15 persen. Untuk 2026 diharapkan minimal 25 persen dari total APBD bisa dialokasikan untuk pembangunan, khususnya jalan dan jembatan," kata Sherly.
Program pembangunan jalan tani ini diproyeksikan selesai dalam kurun waktu lima tahun, seiring dengan masa jabatan Sherly Tjoanda sebagai gubernur dan Sarbin Sehe sebagai wakil gubernur. Pemerintah provinsi berharap langkah ini dapat memperkuat daya saing sektor pertanian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.(*)
