 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mengintensifkan langkah-langkah penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di wilayah tersebut. Cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir telah menyebabkan kerusakan cukup parah, termasuk di ruas jalan dan jembatan di Kota Ternate, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, serta beberapa wilayah lainnya di Maluku Utara.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengungkapkan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan dua skema utama. Jika anggaran daerah mencukupi, penanganan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah. Namun jika anggaran terbatas, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan.
“Penyelesaian dilakukan berdasarkan kewenangan, baik kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat,” kata Sherly, Minggu (29/6/2025).
Selain memantau langsung kondisi di lapangan, Gubernur Sherly juga dijadwalkan menyampaikan sejumlah usulan penanganan strategis kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, yang akan tiba di Kota Ternate pada Senin (30/6/2025).
Penanganan di Kota Ternate
Di Kota Ternate, penanganan terhadap sejumlah titik bencana sudah dirancang. Untuk longsor yang terjadi di Jalan Ngade, penanganan akan dilakukan oleh PJN Wilayah Maluku Utara. Sementara untuk permasalahan banjir dan abrasi tanah di wilayah selatan Kota Ternate, pemerintah provinsi telah mengusulkan program penanganan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp200 miliar.
Penanganan di Halmahera Selatan
Langkah-langkah penanganan juga terus dilakukan di Kabupaten Halmahera Selatan, terutama di wilayah yang terdampak longsor dan kerusakan infrastruktur lainnya. Di Desa Samo, Kecamatan Gane Barat Utara, terdapat empat titik longsor. Dua di antaranya telah berhasil ditangani menggunakan Dana Tak Terduga (DTT) dari Pemerintah Provinsi. Sedangkan untuk perkuatan tebing dan saluran drainase, akan diajukan melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
Selain itu, penanganan darurat di kawasan Ake Moloku telah dipersiapkan, termasuk identifikasi lokasi, desain teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Di Pulau Bacan, tepatnya di Ake Sibu-Sibu, telah direncanakan pembangunan jembatan rangka Bailey sepanjang 24 meter sebagai solusi permanen. Sedangkan untuk wilayah Ake Panamboang, anggaran penanganan sudah disiapkan melalui pergeseran APBD tahun 2025.
Kepulauan Sula Juga Masuk Prioritas
Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Sula, ruas jalan Malbufa–Waina telah melalui tahapan identifikasi dan perencanaan teknis. Penanganan darurat sedang berlangsung dengan memanfaatkan DTT Provinsi. Untuk pembangunan saluran dan penguatan tebing, pemerintah daerah telah mengusulkan bantuan ke BNPB. Hal serupa juga dilakukan untuk penanganan Jembatan Ake Kayola dan Ake Waihela yang telah melalui proses identifikasi teknis.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan respons cepat dan terukur terhadap bencana yang terjadi di berbagai daerah.
"Komitmen pemerintah daerah jelas, melakukan penanganan terhadap daerah-daerah yang saat ini mengalami musibah banjir dan longsor," kata Sarbin.
Ia juga berharap, kehadiran Kepala BNPB di Maluku Utara menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi dampak bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.(*)
