 |
| Ilustrasi |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, isu yang mengemuka adalah dugaan penahanan insentif pegawai. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa insentif tersebut sebenarnya telah dicairkan oleh Pemerintah Daerah, bahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah terbit sejak Selasa, 5 Agustus lalu. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pembayaran kepada para pegawai belum juga dilakukan.
Salah satu pegawai yang enggan namanya dipublikasikan mengungkapkan kekecewaannya. "Insentif torang ini masi dapa tahan padahal dari hari selasas lalu suda SP2D," ujarnya kepada wartawan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Bapenda Malut melalui pesan WhatsApp. Pesan tersebut diketahui sudah dibaca, namun hingga kini belum ada respons maupun penjelasan resmi terkait alasan keterlambatan pembayaran tersebut.
Persoalan insentif di Bapenda Malut bukanlah hal baru. Beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan dengan dugaan adanya “titipan” insentif yang memicu pemasangan spanduk protes di lingkungan kantor, serta berujung pada pemanggilan sejumlah pihak oleh Inspektorat. Selain itu, instansi ini juga pernah terseret isu dugaan penguasaan enam kendaraan dinas oleh Kepala Badan (Kaban), hingga tudingan adanya intimidasi terhadap pegawai.
Dengan sederet persoalan tersebut, dugaan penahanan insentif kali ini menambah panjang daftar masalah yang membelit Bapenda Malut. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan pegawai terkait alasan di balik lambatnya pencairan hak mereka yang sudah menjadi bagian dari pendapatan kinerja. Hingga kini masih menanti penjelasan resmi dari Kepala Bapenda Malut untuk mengungkap duduk perkara sekaligus memastikan hak pegawai dapat segera dibayarkan.(*)
