 |
TERNATE, DETIKMALU.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmennya untuk mengembalikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan provinsi. Meskipun masih ada keterbatasan fasilitas kantor dan rumah dinas yang perlu direnovasi, ia menegaskan bahwa pemerintahan tetap akan berjalan di ibu kota.(05/03/2025).
"Komitmen kami, saya dan Pak Wakil, Pak Sardin, adalah mengembalikan Sofifi sebagai ibu kota pemerintahan. Pemerintahan akan tetap dilakukan di Sofifi, tetapi saat ini ada keterbatasan fasilitas kantor dan rumah dinas Gubernur yang masih perlu direnovasi," ujarnya dalam wawancara dengan awak media.
Menurutnya, kondisi rumah dinas gubernur saat ini mengalami kebocoran dan kerusakan pada bagian plafon, sehingga belum dapat ditempati. Renovasi fasilitas tersebut sedang dalam tahap persiapan, dan setelah selesai, aktivitas pemerintahan di Sofifi akan semakin intensif.
Prioritas 100 Hari: Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Petani-Nelayan
Dalam program 100 hari kerja, Gubernur Sherly memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Beberapa langkah telah diambil, termasuk pertemuan dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian untuk mempercepat implementasi program nasional di Maluku Utara.
"Salah satunya, dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian, setelah saya mempresentasikan pemetaan potensi hutan produksi di Maluku Utara, beliau mengharapkan pemetaan yang lebih detail. Setelah bulan puasa, saya bersama 10 kepala daerah lainnya akan bertemu dengan Menteri Pertanian untuk membahas swasembada pangan, peternakan, dan peremajaan perkebunan," jelasnya.
Di sektor kesehatan, ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan status RSUD di Taliabu dan Halmahera Timur serta mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah pusat.
"Jika tidak ada kendala, hari Sabtu ini Pak Menteri akan berkunjung ke Taliabu untuk meninjau langsung dan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis," tambahnya.
Efisiensi Anggaran dan Penataan ASN
Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, Sherly mengaku masih mempelajari struktur APBD sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Kami akan mengupayakan efisiensi semaksimal mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.
Terkait sistem merit dalam penempatan pejabat, Gubernur memastikan bahwa seluruh mutasi akan berbasis kompetensi dan melalui uji kelayakan.
"Penempatan pejabat akan dilakukan berdasarkan uji kompetensi. Saat ini, kami masih melakukan uji kompetensi untuk eselon 2. Setelah pimpinan OPD terpilih, mereka akan diberi wewenang untuk memilih bawahannya sendiri," katanya.
Audit Anggaran dan Komitmen Transparansi
Gubernur Sherly juga mengungkapkan bahwa dirinya akan bertemu dengan BPK untuk membahas hasil audit laporan keuangan tahun 2024 serta memastikan APBD 2025 lebih tertata dengan baik.
"Dengan efisiensi anggaran yang sangat ketat di tahun 2025, diharapkan setiap rupiah di APBD bisa benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara," tuturnya.
Pesan untuk Media dan Masyarakat
Di akhir sesi wawancara, Gubernur Sherly mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk bekerja sama dalam membangun Maluku Utara.
"Saya tidak bisa memimpin Maluku Utara sendiri. Kita butuh kerja sama semua pihak—ASN, media, budayawan, pemuda, dan seluruh masyarakat. Jika kita bersatu, Maluku Utara bisa maju," tegasnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Gubernur Sherly berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(Red)***
