.jpg)
TERNATE, DETIKMALUT.com - Ketua Pansel (Panitia Seleksi) Maluku Utara, Husen Alting, secara tegas membantah tuduhan yang dilontarkan oleh Plt Gubernur M. Al Yasin Ali terkait dugaan nepotisme dalam proses seleksi jabatan. Husen Alting menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku dan tanpa memandang hubungan personal.
Menurutnya, Pansel beroperasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi pendaftaran, seleksi berkas, penilaian rekam jejak, psikotes/asesmen, tes penulisan makalah, dan wawancara. Semua tahapan ini dilaksanakan dengan transparansi dan objektivitas, menjadikan kualifikasi dan kinerja sebagai penentu utama.
Alting menjelaskan bahwa tahapan seleksi, termasuk penilaian rekam jejak, psikotes, penulisan makalah, dan wawancara, dilakukan dengan ketat dan terdokumentasi. Pansel bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti Pusat Layanan Psikologi dan Konseling Universitas Khairun, untuk memastikan objektivitas dalam proses.
Hasil seleksi kemudian direkap dan disampaikan kepada Plt Gubernur pada 10 Maret 2024. Namun, dalam pertemuan tersebut, terlihat bahwa Plt Gubernur menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil seleksi karena beberapa orang yang dianggap dekat dengannya tidak masuk tiga besar.
Alting menegaskan bahwa tuduhan tentang nepotisme tidaklah beralasan, dan bahkan pihaknya telah memperingatkan Plt Gubernur untuk mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam proses seleksi jabatan. Husen Alting menambahkan bahwa jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, Pansel akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.
Dalam mengakhiri pernyataannya, Alting menekankan perlunya klarifikasi dari Plt Gubernur kepada media dan meminta bukti terkait dugaan nepotisme. Hal ini dilakukan guna menjaga nama baik Pansel dan menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme dalam pelayanan publik.***
