 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong penguatan sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara dalam penyusunan regulasi dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, saat mengikuti Zoom Meeting Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang VIP Pemerintah Daerah Maluku Utara, Bandara Sultan Babullah, itu diikuti bersama jajaran Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk membahas strategi penguatan pembangunan dan penegakan hukum di daerah.
Usai mengikuti pertemuan, Samsuddin menegaskan pentingnya mengoptimalkan peran Kanwil Kemenkum, khususnya dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah memiliki kualitas substansi dan kepastian hukum yang memadai.
"Fokus pembahasan kita adalah peningkatan peran Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Sebagai contoh, dalam penyusunan Pergub, Pemprov Malut wajib melakukan harmonisasi bersama Kanwil Kemenkum. Selain itu, kami juga melakukan pengajuan fasilitasi ke kementerian terkait. Langkah ini sangat penting untuk terus kita dorong di daerah," ujar Samsuddin.
Selain membahas penguatan regulasi, Sekda juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian Kanwil Kemenkum Maluku Utara dalam memperluas akses layanan bantuan hukum. Maluku Utara disebut sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan atau mencapai cakupan 100 persen.
Samsuddin menilai keberadaan Posbankum hingga ke wilayah pelosok merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum. Layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi, pendampingan, dan akses terhadap keadilan tanpa membedakan latar belakang.
"Pelaksanaan program pelayanan hukum di Maluku Utara sudah berjalan dengan sangat baik. Salah satu bukti konkretnya adalah pembentukan Posbankum desa yang kini telah menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Maluku Utara. Kami mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kanwil Kemenkum Malut atas prestasi berskala nasional ini," ungkapnya bangga.
Keberhasilan pembentukan Posbankum secara menyeluruh tersebut juga mencerminkan kuatnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah kabupaten/kota, dan Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Kolaborasi lintas pemerintahan ini menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Pemprov Maluku Utara berharap sinergi tersebut terus diperkuat, baik dalam penyusunan regulasi maupun penyediaan layanan bantuan hukum. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pembangunan hukum di Maluku Utara diharapkan semakin berkualitas, transparan, akuntabel, dan mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.(Red)
