 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Utara dalam mengelola dan memetakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan. Persoalan sinkronisasi data perusahaan hingga alat berat menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus dibenahi untuk memaksimalkan penerimaan daerah.
Hal itu terungkap dalam Rapat Sinkronisasi Data dan Penggalian Potensi Penerimaan PAD yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin A. Kadir, dan dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, di Ruang Rapat Wagub Lantai 3 Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (14/9/2026) siang.
Rapat tersebut digelar untuk menyamakan data antar-OPD sekaligus menggali potensi PAD, khususnya dari sektor alat berat perusahaan.
Dalam paparan utama, Kepala Bapenda Maluku Utara, Zainab Alting, mengungkap enam permasalahan utama dalam pengelolaan data PAD. Persoalan itu antara lain belum adanya basis data perusahaan yang terintegrasi lintas OPD.
Selain itu, data identitas dan perizinan perusahaan belum terhubung dengan data perpajakan. Data MBLB juga belum terpetakan, sementara data kendaraan operasional, kendaraan besar, dan alat berat belum menjadi bagian dari pemetaan potensi secara optimal.
Kesenjangan tersebut terlihat dari data alat berat di Halmahera Selatan. Bapenda mencatat terdapat 679 unit alat berat, tetapi yang masuk ke sistem Bapenda baru 256 unit dari 35 perusahaan.
Di Halmahera Utara, data menunjukkan terdapat 12 perusahaan dengan 266 alat berat. Data tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam upaya sinkronisasi potensi PAD.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Basyuni Thahir, Kepala Dinas Nakertrans Marwan Polisiri, perwakilan Bidang Minerba Dinas ESDM, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan masukan terkait validasi data dan pengawasan di lapangan.
Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, kemudian menyoroti ketimpangan data tersebut. Menurutnya, potensi PAD masih sangat besar dan harus dikejar pemerintah daerah.
"Data kita masih timpang. Ini potensi besar yang harus kita kejar. Kalau datanya valid dan semua perusahaan taat, PAD bisa kita maksimalkan," tegas Wagub.
Sarbin meminta seluruh OPD bersama pemerintah kabupaten/kota segera melakukan verifikasi lapangan dan pembaruan data. Ia juga mendorong digitalisasi sistem penerimaan melalui teknologi berbasis chip.
Selain itu, Wagub mendukung usulan Bapenda untuk membangun "Satu Sistem Satu Basis Data" PAD yang terintegrasi. Sistem tersebut diharapkan dapat memperbaiki persoalan sinkronisasi sekaligus membantu pemerintah daerah memetakan potensi penerimaan secara lebih baik.
Sarbin juga menekankan pentingnya penegakan aturan terhadap perusahaan dan alat berat yang beroperasi di Maluku Utara.
"Jangan sampai ada perusahaan beroperasi, tetapi tidak terdaftar, atau ada alat berat masuk, tetapi tidak membayar pajak."
Di akhir rapat, Wagub menyampaikan akan digelar rapat lanjutan atau evaluasi setelah proses sinkronisasi data selesai dilakukan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membenahi data dan mengoptimalkan potensi PAD Maluku Utara.(Id/Red)
