 |
TOBELO, DETIKMALUT.com - Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) bersama Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai mendorong penguatan kerja sama antardaerah untuk membangun sentra pertumbuhan baru berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau di Provinsi Maluku Utara.
Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Antartiga Kabupaten sebagai Sentra Pertumbuhan Baru Ekonomi Biru-Hijau di Kawasan Provinsi Maluku Utara, yang digelar di Ruang Meeting Hotel Grandland, Senin, 7 September 2026.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, dan dihadiri Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa bersama jajaran, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tri Asnuri Herkutanto, unsur TNI-Polri, perwakilan Kejaksaan Negeri Halut, para camat, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda.
Dalam sambutannya, Kasman mengatakan FGD tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan gagasan, menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis dalam mengembangkan potensi daerah secara terpadu dan berkelanjutan.
Menurutnya, ketiga kabupaten memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan maupun sektor ekonomi lainnya.
Namun, potensi tersebut dinilai akan memberikan manfaat lebih besar apabila dikelola melalui kolaborasi dan kerja sama antardaerah.
“Potensi tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dikelola melalui kolaborasi dan kerja sama antarwilayah, bukan berjalan sendiri-sendiri,” kata Kasman.
Ia menegaskan, pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau harus diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
Kasman menyebut Halmahera Utara memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan potensi Halmahera Timur dan Pulau Morotai. Konektivitas antardaerah, kata dia, dapat menjadi fondasi untuk membangun rantai ekonomi yang saling mendukung, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran.
Karena itu, ia berharap FGD menghasilkan program kerja sama yang konkret, terukur dan dapat dilaksanakan, bukan sekadar berhenti pada konsep atau wacana.
“Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada pengembangan kawasan ekonomi, penguatan UMKM, hilirisasi produk unggulan daerah, pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, pariwisata, energi terbarukan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi, Kasman menekankan pentingnya memastikan masyarakat menjadi bagian utama dalam proses pembangunan. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah, menurutnya, harus mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di sekitar kawasan.
“Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi dan masyarakat harus membangun sinergi yang kuat. Kita perlu menciptakan kebijakan yang mendorong investasi, tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
 |
Kasman berharap kerja sama tiga kabupaten tersebut dapat menjadi salah satu model kolaborasi pembangunan di Maluku Utara dengan mengedepankan prinsip saling melengkapi dan memberikan manfaat bagi masing-masing daerah.
Sementara itu, Ketua Panitia FGD Boby Namotemo mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait kerja sama daerah.
Selain itu, kegiatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
Menurut Boby, FGD bertujuan menghimpun berbagai masukan untuk merumuskan pembentukan kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau dengan tetap memperhatikan kondisi ekologis serta potensi masing-masing wilayah.
Forum tersebut juga diharapkan dapat memperkuat sinergi, kolaborasi dan konektivitas antardaerah melalui pengembangan sektor unggulan serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
“Melalui proses diskusi ini, kami berharap seluruh peserta dapat saling berbagi data, pengalaman, potensi, kendala serta memberikan masukan yang konstruktif sehingga menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” kata Boby.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan dialog untuk membahas berbagai potensi, peluang serta strategi pengembangan kerja sama antartiga kabupaten.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi, meningkatkan konektivitas dan perdagangan antardaerah, menciptakan lapangan kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan FGD berlangsung selama satu hari dan berjalan aman serta lancar (Yan/Red)
