 |
Oleh: Dr. Saiful Ahmad, M.Si
(Pengamat Kebijakan Publik dan Dewan Pakar KAHMI Malut)
LANSKAP desentralisasi dan otonomi daerah pasca-Reformasi di Indonesia kerap menghadirkan paradoks yang mendalam. Di satu sisi, ruang partisipasi politik elektoral terbuka lebar; namun, di sisi lain, kita menyaksikan menguatnya konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite yang melahirkan fenomena local strongmen, politisasi identitas, hingga entrenched dynasty (politik dinasti). Dalam membaca sengkarut dinamika ini, kajian akademis yang lahir dari rahim pengalaman birokrasi empiris menjadi sebuah oase intelektual yang sangat dinantikan.
Momentum ini diwujudkan secara gemilang oleh Dr. Irmon Machmud, yang sukses mempertahankan disertasinya bertajuk "Clan Based Resilience (Daya Tahan Politik Kekerabatan) Trah Mus dan Trah Kasuba di Maluku Utara" dalam Sidang Senat Terbuka di Universitas Nasional (Unas) Jakarta pada 2 September 2026. Meraih predikat cumlaude di bawah bimbingan promotor Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA dan Prof. Dr. Erna Ernawati Chotim, M.Si, pencapaian ini bukan sekadar legitimasi gelar akademik, melainkan sebuah kritik intelektual yang tajam bagi ekosistem politik dan birokrasi di Provinsi Maluku Utara.
Membaca Ulang Hegemoni Klan Lewat Kacamata Teori
Apa yang diangkat dalam penelitian ini menyentuh urat nadi persoalan demokrasi lokal kita. Membedah daya tahan politik Trah Mus dan Trah Kasuba menggunakan teori boundary control dari Edward Gibson serta konsep closed game (mekanisme penutupan arena) dari Jacqueline Behrend adalah sebuah langkah diagnostik yang presisi. Pendekatan ini secara eksplisit mengungkap bagaimana klan politik tertentu memonopoli arena kontestasi lokal, mengontrol batas-batas kekuasaan, dan membatasi sirkulasi elite alternatif.
Dengan merujuk pada konsep polyarchy dari Robert Dahl, kajian ini membuktikan bahwa demokrasi prosedural yang kita rayakan melalui siklus Pemilu dan Pilkada berulang kali belum mampu menciptakan kompetisi yang substantif. Demokrasi daerah kerap dibajak oleh kekuatan oligarki keluarga yang membuat mesin birokrasi dan instrumen kebijakan publik tersandera oleh kepentingan klan, bukan kemaslahatan masyarakat luas.
Wewanti untuk Publik: Menghentikan Siklus Klan dan Ancamannya
Di sinilah titik tekan terpenting yang wajib menjadi alarm keras bagi publik, akademisi, dan seluruh stakeholder di Maluku Utara: jangan sampai pola reproduksi kekuasaan berbasis klan ini terus berulang dengan lahirnya trah-trah baru di masa depan.
Daya tahan politik kekerabatan tidak boleh dianggap sebagai capaian prestasi yang patut dilanggengkan. Publik Maluku Utara harus kritis membaca arah sirkulasi kepemimpinan daerah. Suatu regenerasi kekuasaan berbasis trah/klan mungkin masih memiliki rasionalitas politik jika dan hanya jika generasi penerusnya memiliki kapasitas teknokratis, integritas moral, dan kualitas kepemimpinan yang jauh lebih unggul dari para pendahulunya.
Namun, jika akumulasi kekuasaan kekerabatan tersebut pada akhirnya justru berujung di hotel prodeo (jeratan kasus korupsi dan aparat penegak hukum), maka ini adalah bukti mutlak kegagalan dan kebangkrutan moral politik klan. Ketika trah politik hanya menjadi mesin pelanggeng pundi-pundi pribadi yang bermuara pada rompi oranye KPK atau tahanan kejaksaan, rakyatlah yang paling dirugikan. Oleh karena itu, publik harus memiliki kesadaran kritis untuk memutus mata rantai ini, menolak dinasti baru yang hanya menjual nama besar keluarga tanpa kapasitas dan integritas yang teruji.
Dialektika Praxis-Theoria di Tengah Keterbatasan Ruang dan Waktu
Poin krusial ini pula yang harus menjadi bahan refleksi mendalam bagi civitas akademika dan praktisi birokrasi. Dr. Irmon Machmud bukanlah pengamat yang sekadar berteriak dari menara gading kampus. Beliau adalah aktor birokrasi yang berada di episentrum kekuasaan sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Kesekretariatan Setwan DPRD Provinsi Maluku Utara tempat di mana benturan kepentingan elite, negosiasi anggaran, dan tarik-menarik kebijakan terjadi setiap hari.
Yang membuat capaian ini kian bernilai adalah keberhasilannya menaklukkan keterbatasan fisik dan waktu. Di tengah beban kerja birokrasi yang amat padat, beliau tetap memelihara komitmen akademisnya sebagai dosen tidak tetap pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate. Membagi perhatian antara tugas kesekretariatan dewan, kewajiban mentransfer ilmu kepada mahasiswa di UMMU, serta tuntutan riset doktoral berstandar tinggi di Jakarta membutuhkan ketahanan intelektual yang luar biasa.
Keberhasilan menjaga academic distance (distansi akademis) untuk menganalisis institusi tempatnya bekerja secara objektif merupakan model ideal yang patut dicontoh. Sering kali, birokrasi di daerah bekerja secara pragmatis, terjebak dalam rutinitas administratif (auto-pilot), atau bahkan terkooptasi menjadi alat pemenangan klan politik tertentu karena ketiadaan kerangka kritis dalam membaca konstelasi kekuasaan.
Menuju "Birokrasi Reflektif" dan Kampus sebagai Benteng Demokrasi
Tantangan otonomi daerah ke depan membutuhkan apa yang kita sebut sebagai "Birokrasi Reflektif" (Reflective Bureaucracy). Ini adalah postur aparatur sipil negara yang tidak hanya andal secara teknis-administratif, tetapi juga memiliki kapasitas analitis-kritis. Ketika seorang birokrat memahami logika boundary control dan penutupan arena, ia memiliki kesadaran intelektual untuk membentengi instrumen kebijakan publik agar tidak dengan mudah dimodifikasi demi melanggengkan kekuasaan klan baru.
Bagi civitas akademika di Maluku Utara khususnya perguruan tinggi seperti UMMU Ternate disertasi Dr. Irmon Machmud memberikan pelajaran berharga bahwa laboratorium ilmu politik terbaik berada di depan mata kita sendiri. Hubungan simbiosis mutualisme antara kampus dan pemerintah daerah harus dibangun atas dasar pertukaran pengetahuan yang riil:
Praktisi birokrasi membawa realitas masalah, dinamika empiris, dan data panggung belakang kekuasaan ke dalam ruang-ruang diskusi kampus.
Kampus memberikan pisau analisis, bedah teori, serta kerangka konseptual untuk mentransformasi masalah tersebut menjadi solusi kebijakan yang rasional sekaligus instrumen edukasi publik agar tidak terjebak dalam perangkap politik dinasti.
Perlunya Menggelorakan Kesadaran Baru
Kelahiran seorang Doktor Ilmu Politik yang mampu mengawinkan pengalaman lapangan (praxis) dengan ketajaman teori (theoria) memberikan secercah harapan baru. Capaian Dr. Irmon Machmud membuktikan bahwa keterbatasan waktu dan tingginya tekanan jabatan bukanlah penghalang untuk terus mengasah kecendekiawanan.
Semoga gagasan ini memicu gelombang kesadaran baru di kampus-kampus dan instansi pemerintahan se-Maluku Utara: bahwa birokrasi harus terus belajar, publik harus semakin rasional dan kritis, serta kampus harus terus membedah realitas. Hanya dengan cara inilah kita dapat memutus rantai politik klan dan mewujudkan tata kelola daerah yang sehat, demokratis, serta bermartabat. (*)
