 |
ADA PARADOKS yang mencolok dalam lanskap sosial kita hari ini: tingginya jenjang pendidikan formal seseorang tidak berbanding lurus dengan integritas moralnya. Praktik korupsi sistemik, kejahatan korporasi, hingga kebijakan yang merusak lingkungan kerap didesain secara presisi oleh individu berpengalaman akademis mentereng. Fenomena ini memicu pertanyaan krusial: mengapa institusi sekolah kerap gagal memproduksi manusia yang beradab?
Akar masalahnya bukan terletak pada ketidakmampuan siswa dalam menyerap pelajaran, melainkan pada cacat struktural tata kelola pendidikan kita: obsesi sentralisasi yang didorong oleh ego kebijakan di tingkat pusat. Selama berdekade-dekade, pendidikan nasional dikelola dengan paradigma manufaktur. Pengambil kebijakan di Jakarta merancang kurikulum terpusat (one-size-fits-all) yang dipaksakan berlaku simetris dari Sabang sampai Merauke.
Sekolah diubah menjadi pabrik mekanis yang berfokus pada penyeragaman: seragam yang sama, materi buku yang sama, hingga kriteria keberhasilan yang direduksi menjadi angka-angka di atas kertas ujian. Dalam proses "menjual seragam" ini, sistem secara sistematis membunuh elemen terpenting dari pendidikan: pembentukan karakter yang berakar pada konteks realitas peserta didik.
"Pendidikan tidak boleh terus-menerus mencabut peserta didik dari akar lingkungan dan budayanya demi mengejar ilusi standarisasi nasional."
Secara sosiologis, karakter dan etika tidak pernah tumbuh di ruang hampa, apalagi sekadar melalui hafalan tekstual terbitan pusat. Nilai moral terinternalisasi secara efektif melalui interaksi langsung dengan kearifan lokal (local wisdom), struktur adat, dan dinamika lingkungan sosial tempat seorang anak dibesarkan.
Ketika kurikulum terpusat membombardir siswa dengan tumpukan materi abstrak yang terasing dari lingkungan hidupnya, terjadi disonansi kognitif. Ilmu pengetahuan akhirnya hanya diproses sebagai komoditas administratif demi selembar ijazah, bukan dihayati sebagai panduan etis dalam bertindak.
Dampaknya kian terakselerasi akibat siklus pergantian kurikulum yang kerap menjadi "monumen politik" pejabat berwenang. Setiap pergantian rezim melahirkan beban kurikuler baru yang sarat formalitas. Guru di daerah, yang seharusnya berperan sebagai mentor karakter dan pengayom moral, terdegradasi menjadi sekadar buruh administratif yang kehabisan waktu serta energi untuk mendidik manusia.
Persoalan ini kian mendesak untuk dibenahi. Pemerintah harus berani melakukan reorientasi mendasar melalui desentralisasi kurikulum yang substantif. Kementerian terkait cukup membatasi perannya sebagai regulator standar kompetensi dasar dan pengawal kerangka etika umum.
Wewenang penuh untuk merancang materi pembelajaran, pendekatan pedagogi, serta pengintegrasian nilai-nilai etnis dan budaya lokal harus dikembalikan kepada daerah. Biarkan komunitas pesisir membangun karakter kejujuran dan ketangguhan melalui budaya bahari mereka. Biarkan masyarakat di wilayah pedalaman dan pegunungan menginternalisasi etika melalui kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Pendidikan yang kontekstual akan membuat ilmu pengetahuan terasa relevan dan memiliki daya fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak boleh terus-menerus mencabut peserta didik dari akar lingkungan dan budayanya demi mengejar ilusi standarisasi nasional. Sekolah yang melepaskan anak didik dari akarnya hanya akan melahirkan teknokrat tanpa jiwa—manusia yang canggih secara intelektual, tetapi tumpul secara moral.(*)
