 |
TOBELO, DETIKMALUT.com - Sebuah prestasi luar biasa menjadi fondasi laporan keuangan Kabupaten Halmahera Utara. Pemerintah daerah kembali menegaskan komitmen tata kelola keuangan yang bersih dengan menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (10/7/2026).
Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengungkapkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara beruntun yang diraih dari BPK RI adalah bukti nyata kerja keras dan kejujuran seluruh jajaran Pemda.
“Dengan hasil audit WTP yang ke-10 ini, maka Rancangan Perda ini dapat kami ajukan ke DPRD,” ujarnya.
Capaian ini menjadi modal berharga untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran di hadapan rakyat melalui lembaga legislatif.
“Keberhasilan mempertahankan WTP ini bukan sekadar angka, melainkan amanah yang kami jaga. Inilah dasar kuat kami mengajukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025,” tegas Bupati.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD ini dipimpin Ketua DPRD Christina Lesnussa dan dihadiri pimpinan daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
Data Realisasi Keuangan:
-
Pendapatan Asli Daerah melesat hingga 109,29%, menunjukkan kemandirian fiskal yang semakin kokoh.
-
Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan mencapai 91,48% dari target Rp1,169 triliun.
-
Sementara belanja daerah terealisasi 92,16% dari pagu Rp1,156 triliun, dengan belanja operasi mencapai hampir sempurna di angka 99,39%.
Sementara itu, pimpinan DPRD juga menyatakan penerimaan Ranperda ini sebagai langkah penting dalam menjaga akuntabilitas publik dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Halmahera Utara. (Yan/Red)
