 |
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan pesan yang kuat mengenai kondisi kemiskinan di daerahnya. Ia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi petani dan nelayan bukan semata-mata takdir, melainkan sangat dipengaruhi oleh keterisolasian wilayah akibat infrastruktur jalan dan jembatan yang belum tersambung secara memadai selama puluhan tahun.
Ia menyoroti bahwa sekitar 80 persen masyarakat Maluku Utara menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, potensi besar tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
"Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, 'Di mana uangnya?' Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas," tegas Gubernur.
Menyadari keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian menetapkan strategi efisiensi pembangunan infrastruktur. Dari sekitar 1.900 kilometer jalan yang mengalami kerusakan berat, pemerintah memilih pendekatan pembangunan jalan dengan metode Lapen (Lapisan Penetrasi) sebagai solusi percepatan konektivitas.
Dengan perbandingan biaya, pembangunan jalan hotmix yang mencapai sekitar Rp8 miliar per kilometer dinilai kurang memungkinkan untuk cakupan luas. Sementara itu, dengan anggaran yang sama, dapat dibangun hingga empat kilometer jalan Lapen. Strategi ini ditujukan untuk membuka akses desa-desa terisolasi agar terhubung langsung dengan pusat-pusat ekonomi.
Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga memperkenalkan skema “Kontrak Payung” yang disebut sebagai terobosan pertama di Indonesia, dengan potensi efisiensi anggaran hingga 30 persen.
Di sektor pendidikan, Gubernur turut menyoroti pentingnya pemerataan akses belajar bagi anak-anak di wilayah kepulauan. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah putus sekolah akibat keterbatasan biaya maupun akses.
"Tahun 2025 kita gratiskan uang komite, dan hasilnya 10 ribu anak kembali bersekolah. Tahun 2026, kita luncurkan Sekolah Jarak Jauh untuk wilayah Morotai, Halut, dan Haltim. Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil," ucapnya.
Lebih lanjut, Sherly Tjoanda juga mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk lebih fokus pada pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia meminta agar belanja birokrasi yang tidak esensial dapat ditekan.
Beberapa instruksi yang ditekankan antara lain pengurangan perjalanan dinas, rapat, serta belanja konsumsi pemerintahan yang dinilai tidak prioritas. Selain itu, setiap daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur.
Gubernur juga menegaskan sikap tegasnya terhadap perencanaan anggaran daerah.
“Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali, biarlah yang sedikit itu bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari mulai bekerja dengan data dan hati,” tutupnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi penegasan arah pembangunan Maluku Utara yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Fokus pada konektivitas, efisiensi anggaran, dan pemerataan pendidikan diharapkan mampu mempercepat penurunan kesenjangan serta menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga di seluruh wilayah kepulauan.(Red)
