 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan prasejahtera. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran program jaminan sosial Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Benteng Oranje, Ternate, Senin (25/5). Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara cepat dan tepat sasaran.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang dinilai sigap menjalankan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat di 10 kabupaten/kota.
Menurut Gubernur, respons cepat Dinas Sosial dalam menangani berbagai persoalan sosial, mulai dari santunan keluarga berduka hingga bantuan bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan, menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.
"Terima kasih kepada tim Dinas Sosial yang telah bergerak cepat. Mulai dari penyaluran santunan bagi keluarga yang berduka hingga penanganan cepat warga yang sakit, semua dapat teratasi dengan baik," ujar Gubernur Sherly.
Ia menegaskan, masyarakat pemegang KTP Maluku Utara yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Pemerintah, kata dia, telah memastikan akses layanan kesehatan dapat diperoleh mulai dari rumah sakit tingkat kabupaten/kota hingga rumah sakit rujukan di luar daerah melalui aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Kita sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas di Maluku Utara. Artinya, semua pemegang KTP Maluku Utara dari kategori desil 1 sampai 5, seluruh biaya pengobatannya dijamin bersama oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian Sosial," ungkapnya tegas.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa peluncuran program jaminan sosial tidak boleh berhenti pada kegiatan simbolis semata. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diwujudkan melalui aksi nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam kondisi rentan.
Ia menyebut, program tersebut juga merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI agar negara benar-benar hadir membantu warga prasejahtera yang tengah menghadapi berbagai persoalan hidup.
"Hadir bukan cuma untuk mendata atau hadir di dalam lembar laporan saja, tetapi kita hadir untuk memberikan solusi nyata. Tugas kita adalah meringankan beban hidup mereka, memulihkan harapan yang mungkin hampir hilang, dan memberikan pesan kuat bahwa mereka tidak berjuang sendirian," pungkas Gubernur.
Pada peluncuran program jaminan sosial 2026 itu, Pemprov Maluku Utara turut menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis kepada masyarakat. Bantuan tersebut meliputi buku tabungan Keluarga Sejahtera bagi 50 penerima manfaat, pemasangan kaki palsu untuk 15 penerima, bantuan pemenuhan gizi dan susu bagi 100 anak kategori stunting dan gizi buruk, santunan kematian untuk ahli waris, serta bantuan biaya hidup bagi pasien rujukan luar daerah.
Selain itu, pemerintah juga menyerahkan biaya terminasi pelayanan panti anak dan rumah sejahtera masing-masing senilai Rp1,5 juta, bantuan kursi roda dan tongkat kaki tiga bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, alat musik untuk korban bencana sosial di Desa Sibenpopo dan masyarakat terdampak gempa di Pulau Batang Dua, hingga bantuan mesin tempel 15 PK dan 20 PK merek Yamaha serta Suzuki bagi kelompok nelayan lokal.
Menjelang Hari Raya Iduladha, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendistribusikan 100 ekor sapi kurban ke 10 kabupaten/kota sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Maluku Utara, Wakil Wali Kota Ternate, Ketua DPRD Kota Ternate, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dengan berbagai program yang diluncurkan, pemerintah berharap jaminan sosial tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
