 |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Mengawali tahun kerja 2026, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (5/1). Apel tersebut menjadi momentum konsolidasi awal tahun sekaligus penegasan arah kebijakan pemerintahan ke depan.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam amanatnya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran pemerintah daerah sepanjang 2025. Ia menilai sejumlah capaian strategis berhasil diwujudkan, salah satunya efisiensi anggaran senilai Rp145 miliar yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta mendukung program pendidikan gratis melalui BOSDA dan pembiayaan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB di seluruh Maluku Utara.
Sejumlah prestasi di tingkat nasional juga menjadi sorotan. Beberapa OPD berhasil meraih penghargaan, Dinas Sosial sukses mengusulkan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional, serta Maluku Utara masuk dalam lima besar nasional untuk pelaksanaan program cek kesehatan gratis dan Universal Health Coverage (UHC) prioritas. Namun demikian, gubernur menaruh perhatian serius pada capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kita berhasil naik dari skor 71 (zona kuning) ke angka 88,8 hingga 90 (zona hijau) di akhir 2025. Untuk tahun 2026, saya menargetkan skor MCP kita mencapai angka 95,” tegas Sherly.
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, Gubernur Sherly meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengawal pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), khususnya bagi 443 ASN yang belum memenuhi kewajiban tersebut hingga batas waktu Maret 2026.
Pada sektor ekonomi, Sherly menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai sekitar 9 persen dan menjadi yang tertinggi secara nasional pada kuartal III. Meski demikian, ia mengakui pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata, terutama karena kebutuhan pangan di kawasan industri masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Dinas Pertanian dan Perikanan harus segera memberikan output nyata. 80% penduduk kita adalah petani dan nelayan. Jika mereka sejahtera, maka Maluku Utara sejahtera,” ujarnya.
Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, gubernur memastikan bahwa mulai 7 Januari 2026 akan dilakukan pelantikan, mutasi, rotasi, dan promosi terhadap 59 jabatan berdasarkan hasil Uji Kompetensi (Ukom) melalui aplikasi SIMATA. Ia menegaskan seluruh proses berjalan objektif dan bebas dari praktik transaksional.
“Jangan ada lagi yang memberi uang untuk jabatan. Gunakan uang tersebut untuk keperluan keluarga. Saya butuh ASN dengan skill yang bagus untuk membantu saya dan pak Sarbin menyelesaikan janji politik kami,” tambahnya.
Menutup arahannya, Gubernur Sherly mengingatkan kembali peran ASN sebagai pelayan publik yang digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan total APBD 2026 sebesar Rp3 triliun, sekitar 35 persen atau Rp1,2 triliun dialokasikan untuk belanja gaji lebih dari 10 ribu ASN, yang harus dibarengi dengan kinerja dan dedikasi maksimal bagi 1,4 juta penduduk Maluku Utara.
“Bekerja dengan hati, data, tanggung jawab, inovasi, dan kolaborasi untuk kesejahteraan Maluku Utara,” tutupnya.
Apel perdana tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya agenda kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara di tahun 2026, dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara.(*)
