 |
BACAN, DETIKMALUT.com – Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Halmahera Selatan, Hamka, mengimbau para pelaku usaha, khususnya di sektor perikanan, untuk ikut berperan aktif dalam menjaga ekologi perairan serta mencegah praktik illegal fishing dan destructive fishing di wilayah Halmahera Selatan.
Imbauan tersebut disampaikan Hamka sebagai bentuk keprihatinan atas masih maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal, terutama penggunaan bom ikan yang dinilai merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sektor perikanan di daerah tersebut.
“Keberlanjutan perikanan sangat bergantung pada cara kita menjaga laut. Praktik illegal fishing dan destructive fishing masih sering terjadi di Halmahera Selatan dan ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Hamka.
Ia menegaskan, pelaku usaha memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai praktik ilegal tersebut, salah satunya dengan tidak membeli ikan hasil tangkapan yang menggunakan cara-cara terlarang.
Menurut Hamka, menjelang akhir tahun kebutuhan ikan biasanya meningkat cukup signifikan. Kondisi ini kerap memicu kenaikan harga ikan di pasar, yang pada akhirnya mendorong sebagian nelayan mengambil jalan pintas dengan cara-cara ilegal untuk memenuhi permintaan.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada para pelaku usaha agar mengingatkan nelayan binaannya masing-masing untuk tidak menangkap ikan dengan cara yang tidak dibenarkan. Kita harus berada di barisan terdepan melawan praktik ilegal ini, bukan justru menjadi bagian dari pelakunya,” tegasnya.
Selain itu, Hamka juga meminta Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan pengawasan di sejumlah wilayah perairan yang dinilai rawan illegal fishing, khususnya di Halmahera Selatan.
Beberapa zona rawan yang disebutkan antara lain perairan Joronga (Pulau Widi), Botang Lomang, Mandioli, Obi, serta perairan Kayoa. Ia juga mendorong agar dilakukan inspeksi rutin di pelabuhan-pelabuhan antar pulau guna memperketat pengawasan jalur keluar masuk ikan.
“Pengawasan harus diperkuat, baik di laut maupun di pelabuhan, agar praktik illegal fishing bisa ditekan dan sumber daya perikanan kita tetap terjaga untuk generasi mendatang,” tutup Hamka.(Red)*
