 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara sebagai ruang koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut berlangsung di Ballroom Gamalama Bela Hotel, Ternate, Rabu (17/12/2025).
Forum dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Kegiatan ini dihadiri para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, kepala Bappeda kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah strategis lingkup provinsi, mulai dari Dinas PUPR, Kesehatan, Perkimtan, UMKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pendidikan hingga Dukcapil.
Menanggapi masukan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam forum tersebut, Gubernur Sherly menyatakan sependapat terkait pentingnya evaluasi pembangunan yang dilakukan lebih awal. Ia menyetujui agar rapat evaluasi kinerja pemerintah daerah ke depan dijadwalkan pada awal triwulan IV, sehingga masih memungkinkan penyesuaian dalam APBD tahun berjalan.
Gubernur Sherly juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan memprioritaskan pembangunan ruas jalan Payahe–Dehepodo di Kota Tidore Kepulauan dalam APBD Provinsi tahun 2026. Menurutnya, konektivitas antarwilayah menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi ke depan.
Selain itu, Sherly memaparkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang mencapai Rp195 miliar. Dana tersebut dibagi secara proporsional kepada 10 kabupaten/kota, masing-masing sebesar Rp18 miliar.
“Untuk alokasi Rp18 miliar, Rp10 miliar sudah ditransfer, sisanya Rp8 miliar akan disalurkan minggu ini. Selain itu, akan ada tambahan Rp10 miliar pada Desember ini sebagai bagian dari jatah 2026,” kata Sherly.
Sebelumnya, dalam sesi diskusi forum, Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum evaluasi tersebut. Namun, ia menilai waktu pelaksanaan evaluasi sudah terlalu dekat dengan akhir tahun anggaran.
Menurut Ismail, evaluasi seharusnya dilakukan pada awal triwulan IV agar hasilnya masih relevan dengan penyusunan kebijakan dan anggaran daerah, mengingat APBD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya umumnya telah ditetapkan.
Ia juga menyoroti perlunya keterbukaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait arah dan keberpihakan APBD provinsi kepada kabupaten/kota.
“Pergantian gubernur hingga kepemimpinan Ibu Sherly, status jalan Payahe–Dehepodo belum juga jelas, padahal itu kewenangan provinsi. Karena itu, paparan keberpihakan APBD perlu ditampilkan agar semua daerah tahu ke mana anggaran provinsi diarahkan,” ujar Ismail.
Ismail berharap, pada tahun 2026, APBD Provinsi Maluku Utara dapat lebih berpihak kepada Kota Tidore Kepulauan, khususnya untuk penyelesaian ruas jalan Payahe–Dehepodo yang dinilai strategis bagi mobilitas dan pertumbuhan wilayah.
Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara ini menjadi bagian awal dari rangkaian perencanaan pembangunan daerah, sebelum pembahasan teknis dilanjutkan dalam Musrenbang dan rapat koordinasi lintas sektor pada tahun mendatang.(*)
