 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Maluku Utara menjadi salah satu topik utama dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Bela, Kota Ternate, Selasa (17/12/2025).
Dalam forum tersebut, Gubernur Maluku Utara menegaskan bahwa capaian ekonomi harus dibaca secara menyeluruh. Menurutnya, tingginya angka pertumbuhan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat jika tidak diikuti pemerataan hasil pembangunan.
Ia memaparkan, pada kuartal III tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 39,1 persen, jauh melampaui target RPJMD. Capaian tersebut didorong oleh kontribusi sejumlah kabupaten, bahkan tiga daerah mencatat pertumbuhan pada kisaran 50 hingga 70 persen. Kabupaten Halmahera Tengah menjadi sorotan karena memperoleh apresiasi nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus mampu menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.
Forum ini dipandu langsung oleh Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, yang bertindak sebagai moderator. Ia memastikan jalannya diskusi berlangsung tertib dan seluruh masukan kepala daerah terdokumentasi sebagai bahan hasil rapat koordinasi.
Meski capaian makro ekonomi tergolong impresif, Gubernur menyampaikan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara kolektif. Tingkat kemiskinan Maluku Utara saat ini berada di angka 5,8 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5 persen dan ditargetkan turun menjadi 4 persen pada tahun 2026. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 72 dinilai masih perlu terus ditingkatkan secara merata.
Selain isu ekonomi, sektor pendidikan turut menjadi perhatian serius dalam forum tersebut. Pemerintah provinsi, kata Gubernur, telah mengalokasikan anggaran BOSDA sebesar Rp31 miliar untuk menggratiskan uang komite SMA. Ia menegaskan bahwa masyarakat diminta segera melapor apabila masih ditemukan pungutan di sekolah.
Namun demikian, forum juga mencatat tantangan pendidikan di wilayah kepulauan, terutama pada sekolah dengan jumlah peserta didik terbatas serta ketergantungan tinggi terhadap tenaga guru honorer, yang berdampak pada pembiayaan operasional sekolah.
“Tahun ini kita menerima Rp92 miliar untuk revitalisasi sekolah, dan pada 2026 sebanyak 72 sekolah telah disetujui mendapatkan bantuan pusat. Tapi data sekolah harus jujur, kalau tidak, justru tidak dapat bantuan,” kata Gubernur.
Persoalan lain yang mengemuka adalah akurasi data kemiskinan. Ketidaktepatan data dinilai berdampak langsung pada rendahnya realisasi penerima beasiswa provinsi. Dari target 1.000 mahasiswa pada tahun 2025, baru 540 yang terealisasi karena masih banyak warga miskin belum tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 4.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sepakat melakukan pemadanan data kependudukan Dukcapil dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan tahun 2026.
Forum Kepala Daerah ini juga dimanfaatkan para bupati dan wali kota untuk menyampaikan berbagai usulan program pembangunan kepada pemerintah provinsi, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, akses layanan kesehatan, hingga penguatan bantuan sosial bagi masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Wakil Bupati Pulau Taliabu La Ode Yasir, Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad, Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, Sekda Halmahera Selatan, Sekda Kota Tidore Kepulauan, serta Wakil Bupati Kepulauan Sula dan Sekda Pulau Morotai yang mengikuti secara virtual.
Sebagai penutup, forum ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi lintas pemerintahan dalam menyelaraskan arah pembangunan yang lebih terukur, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara berkelanjutan.(*)
