 |
TOBELO, DETIKMALUT.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun 2026, Senin (17/11/2025).
Ketua DPRD Halmahera Utara, Christina Lesnussa, menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Hasil reses tersebut akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah.
Ia meminta seluruh anggota dewan segera menyerahkan laporan tertulis hasil reses agar dapat dirangkum dan disampaikan kepada pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa memasuki Masa Persidangan Kesatu, DPRD dan seluruh perangkat daerah harus fokus menyelesaikan agenda-agenda penting menjelang akhir tahun.
“Kami juga mengingatkan para pimpinan OPD untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program, terutama kegiatan fisik, agar seluruhnya berjalan sesuai waktu yang ditetapkan,” ujarnya.
Christina menambahkan bahwa pada 5 November 2025, Bupati dan pimpinan DPRD telah menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026. Sebagai tindak lanjut, Bupati kini menyampaikan Ranperda APBD 2026 untuk dibahas bersama DPRD.
Dalam penyampaian pidatonya, Bupati Piet Hein Babua menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Ia mengungkapkan bahwa terdapat penyesuaian program dan belanja akibat turunnya beberapa jenis dana transfer ke daerah, seperti DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil.
“Dengan adanya penurunan penerimaan, kita harus menahan diri agar tidak memasang belanja berlebihan yang dapat meningkatkan defisit dan mengganggu stabilitas keuangan daerah sebagaimana yang terjadi tahun ini,” tegasnya.
Bupati juga menyebutkan bahwa tahun 2026 terdapat sejumlah prioritas nasional yang menjadi kewajiban daerah, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengendalian inflasi, serta optimalisasi penggunaan produk lokal.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menyehatkan keuangan melalui penyusunan APBD yang realistis dan sesuai kemampuan pendapatan. “Langkah ini untuk mencegah munculnya beban utang pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Bupati menutup pidatonya dengan mengajak DPRD bekerja sama secara konstruktif dalam pembahasan APBD 2026.
“Dukungan dan pemikiran konstruktif dari Dewan sangat kami harapkan demi mewujudkan harapan besar kita semua,” tutupnya.(Yan)*
