 |
Herman Oesman, Dosen Sosiologi FISIP UMMU
“Pembangunan Maluku Utara dalam pemikiran Anthony Giddens dapat dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, di mana struktur dan agen saling membentuk.”
Selama dua dekade terakhir, pembangunan Maluku Utara telah menunjukkan dinamika yang kompleks. Pada satu sisi, wilayah ini mengalami percepatan ekonomi akibat investasi tambang nikel, ekspansi perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Namun pada sisi lain, masyarakat masih menghadapi kesenjangan sosial, ketimpangan wilayah, dan dislokasi sosial-budaya. Dalam konteks ini, teori strukturasi Anthony Giddens memberikan kerangka konseptual yang penting untuk memahami bagaimana pembangunan tidak hanya ditentukan oleh struktur (kebijakan, ekonomi, dan institusi), tetapi juga oleh agen, yakni manusia dan komunitas lokal yang aktif membentuk realitas sosialnya.
Hubungan Dialektis
Anthony Giddens dalam The Constitution of Society memperkenalkan konsep structuration theory, yang menolak dikotomi antara struktur dan agen. Menurut Giddens, struktur sosial bukan sekadar kekuatan eksternal yang menindas manusia, tetapi juga hasil dan medium dari tindakan sosial yang berulang. Giddens menyebut hubungan ini sebagai duality of structure, di mana struktur sekaligus membatasi dan memungkinkan tindakan sosial. Struktur hanya “ada” sejauh diaktualisasikan melalui praktik sosial manusia (Giddens, 1984:25).
Dengan demikian, pembangunan tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil kebijakan negara atau investasi korporasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang dijalankan, direspons, dan dinegosiasikan oleh masyarakat. Dalam perspektif ini, masyarakat Maluku Utara bukanlah penerima pasif pembangunan, melainkan pelaku aktif yang menginterpretasikan dan mengubah makna pembangunan sesuai konteks lokalnya.
Ketegangan Struktur dan Agensi
Secara struktural, pembangunan di Maluku Utara ditopang oleh kehadiran negara dan kapital global. Sejak pemekaran tahun 1999, Maluku Utara diarahkan menjadi wilayah pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam: pertanian, perikanan, perkebunan. Namun dalam perjalanannya, tambang kemudian menjadi pendukung utama sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek tambang besar di Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur telah menjadi simbol “modernitas” pembangunan. Negara, melalui regulasi dan perencanaan, membentuk struktur yang mengatur distribusi sumber daya dan arah pembangunan.
Namun pada tingkat agen, masyarakat lokal menghadapi dilema. Mereka dihadapkan pada perubahan sosial yang cepat: pergeseran mata pencaharian, perubahan nilai tanah, hingga transformasi relasi sosial di desa. Banyak komunitas adat yang harus menegosiasikan ulang identitas dan ruang hidupnya di tengah ekspansi tambang. Dalam konteks ini, teori strukturasi Giddens membantu memahami bahwa masyarakat tidak semata-mata “terpengaruh” oleh struktur pembangunan, tetapi juga meresponsnya secara kreatif melalui resistensi, adaptasi, atau inovasi sosial.
Sebagai contoh, di berbagai desa di mana industri ekstraktif hadir, masyarakat melakukan adaptasi sosial terhadap kawasan industri tambang dengan membentuk koperasi, unit usaha kecil, dan bahkan forum dialog masyarakat. Praktik-praktik ini menunjukkan adanya agency lokal yang mengupayakan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Struktur pembangunan yang dibentuk oleh negara dan perusahaan diartikulasikan kembali oleh agen lokal menjadi ruang bagi negosiasi kesejahteraan dan identitas (lihat Giddens dalam Modernity and Self-Identity, 1991:36). Tak jarang pada level ini terjadi ketegangan tajam antara struktur dan agensi.
Strukturasi
Maluku Utara memiliki karakter kepulauan yang khas. Pola permukiman tersebar, identitas etnis beragam (Tobelo, Ternate, Tidore, Makian, Sula, Jawa, Padang, Bugis, Gorontalo, dan lainnya), serta sistem nilai lokal yang kuat. Dalam masyarakat seperti ini, struktur sosial tidak bersifat tunggal, melainkan jamak dan saling berinteraksi. Tindakan sosial masyarakat berlangsung dalam konteks adat, agama, dan ekonomi pasar sekaligus. Karena itu, teori strukturasi membantu menjelaskan bagaimana berbagai struktur ini saling menembus dan membentuk praktik pembangunan.
Misalnya, dalam tradisi masyarakat pesisir, konsep bisa bersama dan hidup bergotong royong menjadi dasar solidaritas sosial. Nilai-nilai seperti ini acap kali bertentangan dengan logika individualistik pembangunan kapitalistik. Namun menurut Giddens, agen sosial mampu menggunakan struktur nilai lokal untuk mengubah arah struktur makro. Dengan kata lain, adat dan tradisi bukan hanya warisan masa lalu, tetapi sumber daya sosial untuk menegosiasikan arah pembangunan yang lebih berkeadilan (Giddens, 1979:69).
Praktik Refleksif
Salah satu gagasan penting Giddens adalah konsep reflexive monitoring of action, yakni kemampuan individu untuk merefleksikan tindakannya dalam konteks struktur sosial (Giddens, 1984:5). Dalam pembangunan Maluku Utara, masyarakat terus melakukan refleksi terhadap pengalaman pembangunan, baik melalui forum adat, musyawarah desa, maupun gerakan sosial. Misalnya, protes masyarakat terhadap dampak lingkungan tambang atau inisiatif komunitas perempuan dalam ekonomi lokal merupakan bentuk tindakan refleksif yang menunjukkan kapasitas agen dalam mengarahkan perubahan.
Proses refleksif ini penting karena membuka ruang bagi model pembangunan alternatif yang tidak hanya top-down, tetapi juga bottom-up. Dalam bahasa Giddens, masyarakat tidak hanya dikonstruksi oleh struktur pembangunan, tetapi juga mengonstruksi ulang makna pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan di Maluku Utara tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana agen lokal memiliki kapasitas reflektif untuk menentukan arah dan makna pembangunan mereka.
Membangun Struktur
Dari perspektif teori strukturasi, tantangan utama pembangunan di Maluku Utara adalah menciptakan struktur yang memampukan (enabling), bukan yang membatasi (constraining). Struktur sosial dalam bentuk kebijakan publik, regulasi pertambangan, dan perencanaan daerah harus membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat lokal. Misalnya, melibatkan lembaga masyarakat adat dan kelompok perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, atau memperkuat kapasitas kelembagaan desa agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri.
Selain itu, pembangunan harus memperhatikan dimensi temporal dan ruang sebagaimana ditekankan Giddens. Struktur tidak statis, tetapi berubah melalui waktu dan interaksi sosial. Pembangunan di Maluku Utara perlu membaca dinamika lokal secara historis dan kultural agar tidak terjebak pada logika pembangunan yang seragam dan sentralistik. Dengan demikian, pendekatan strukturasi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada keseimbangan antara stabilitas struktur dan kreativitas agen.
Melalui lensa teori strukturasi Anthony Giddens, pembangunan Maluku Utara dapat dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, di mana struktur (kebijakan, ekonomi, institusi) dan agen (masyarakat, komunitas lokal) saling membentuk. Giddens menolak pandangan bahwa masyarakat hanyalah korban dari struktur pembangunan; sebaliknya, mereka merupakan pelaku yang secara refleksif membentuk ulang struktur sosialnya. Dalam konteks Maluku Utara, ini berarti bahwa pembangunan sejati bukan hanya hasil dari investasi dan kebijakan negara, tetapi juga hasil dari kemampuan masyarakat untuk menegosiasikan, merefleksikan, dan menciptakan bentuk-bentuk kehidupan baru yang berakar pada nilai-nilai lokal dan solidaritas sosial.
Pembangunan yang berkeadilan di Maluku Utara, dengan demikian, hanya mungkin terwujud jika negara dan agen lokal bekerja dalam hubungan strukturatif yang saling menguatkan. Teori Giddens membantu kita melihat bahwa masa depan pembangunan tidak terletak semata pada struktur ekonomi atau institusi politik, tetapi pada tindakan sosial masyarakat yang sadar dan reflektif terhadap makna perubahan yang mereka alami. (*)
