 |
JAKARTA, DETIKMALUT.com - Upaya percepatan reformasi birokrasi di Maluku Utara mendapat dorongan baru. Pada Jumat (14/11), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Wakil Menpan RB. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk membahas pemetaan ulang proses bisnis birokrasi dan memperkuat implementasi pemerintahan digital di wilayah kepulauan tersebut.
Gubernur Sherly menekankan bahwa Maluku Utara membutuhkan sistem kerja pemerintahan yang lebih efisien, terstruktur, dan cepat merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kondisi fiskal daerah yang relatif ketat.
Menurutnya, penguatan proses internal birokrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara nyata. Dengan alur kerja yang lebih jelas dan profesional, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat.
Fokus utama reformasi birokrasi di Maluku Utara meliputi penataan kelembagaan pemerintah daerah serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi SPBE diharapkan bisa mendorong transparansi, efisiensi, dan digitalisasi layanan publik.
Selain itu, peningkatan layanan pada sektor-sektor strategis menjadi prioritas. Sektor yang menjadi perhatian utama antara lain perizinan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, kesehatan, serta layanan dasar lainnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Gubernur Sherly Tjoanda mengapresiasi kesempatan untuk berdialog langsung dan mendapat pendampingan dari Menpan RB dan Wamenpan RB. “Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mewujudkan birokrasi Maluku Utara yang profesional, modern, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.”
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi percepatan reformasi birokrasi di Maluku Utara. Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pembenahan internal dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat di seluruh wilayah kepulauan tersebut.(*)
