Iklan

Notification

×

Iklan

Iklan

Akses Selatan Halmahera Jadi Fokus Utama Pembangunan Infrastruktur 2026

Jumat | November 21, 2025 WIB Last Updated 2025-11-21T09:04:13Z
iklan
SOFIFI, DETIKMALUT.com – Upaya meningkatkan konektivitas wilayah selatan Halmahera akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang selama ini menjadi keluhan warga akan menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil untuk membuka keterisolasian wilayah yang selama ini terdampak kerusakan jalan dan jembatan.

Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman, mengatakan bahwa Gubernur Sherly Tjoanda mengarahkan pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah. “Ibu Gubernur tidak hanya cenderung di jalan Trans Kieraha. Semua ruas strategis di Maluku Utara, termasuk Payahe, Dahepodo, Saketa, hingga Gane Dalam, tetap menjadi prioritas sesuai kemampuan anggaran tiap tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa jalur Payahe–Dahepodo–Saketa–Gane Dalam merupakan salah satu rute paling mendesak karena kondisi infrastruktur yang sering membuat akses warga terganggu, terutama saat hujan deras.

Untuk tahun 2026, sebanyak delapan jembatan masuk dalam daftar pembangunan dan lanjutan pekerjaan, dengan total anggaran sekitar Rp 15,14 miliar. Termasuk di antaranya Jembatan Saketa–Balitata, Ake Busale, Ake Saro, dan Ake Dolik.

Di ruas Payahe–Dahepodo, Pemprov juga menyiapkan anggaran bagi pembangunan Jembatan Yef, dua jembatan Sigela, serta kelanjutan Jembatan Kali Lomato. “Semua jembatan ini adalah titik-titik kritis yang selama ini menghambat konektivitas. Kalau tidak ditangani, akses masyarakat tetap terisolasi,” kata Risman.

Ia menuturkan bahwa setelah jembatan selesai dibangun, perbaikan badan jalan akan dipetakan ulang agar penanganannya lebih terarah. “Model pembangunannya kita sesuaikan dengan kemampuan APBD. Prinsipnya, tidak ada kawasan yang dianaktirikan,” jelasnya.

Arahan Gubernur Sherly Laos juga menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh menumpuk di satu wilayah saja. “Instruksi ibu gubernur jelas: pemerataan. Tidak boleh ada wilayah yang terus-menerus tertinggal karena keterbatasan anggaran,” tegas Risman.

Pemprov memastikan pengawasan ketat akan dilakukan pada setiap proyek, terutama jembatan bentang panjang, agar proses pengerjaan sesuai perencanaan teknis. “Kami pastikan perencanaan matang dulu, baru jalan. Ini penting untuk menjaga mutu pekerjaan dan efisiensi anggaran,” tambahnya.
×
Berita Terbaru Update