 |
| Foto Istimewa |
TOBELO, DETIKMALUT.com- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat dukungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menekan lonjakan harga cabai rawit yang mencapai Rp150.000 per kilogram. Sebanyak 7 ton cabai rawit didatangkan dari Probolinggo, Jawa Timur, melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Kamis (30/10).
Pengiriman tersebut dilakukan untuk memperkuat pasokan, memperlancar distribusi antardaerah, serta menekan disparitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, fasilitasi ini merupakan upaya pemerintah menghubungkan daerah sentra produksi dengan wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Tambahan pasokan diharapkan dapat menjaga keseimbangan harga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Program ini dilaksanakan Kemendag bersama Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 27 Oktober 2026, harga cabai rawit di Halmahera Utara mencapai Rp150.000 per kilogram. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan intervensi pasokan dari daerah sentra produksi.
Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua mengapresiasi dukungan Kemendag, Bank Indonesia, dan Bapanas dalam membantu mengatasi lonjakan harga cabai rawit di daerahnya.
Ia berharap tambahan pasokan 7 ton dari Jawa Timur dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan harga hingga di bawah Rp100.000 per kilogram.
“Pengiriman cabai ini dapat memperlancar distribusi komoditas dari daerah penghasil ke daerah yang membutuhkan. Tambahan pasokan dari Jawa Timur diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan harga cabai yang telanjur melonjak,” ujar Piet.
Selain fasilitasi pengiriman cabai, Pemkab Halut juga memperkuat pasokan melalui kerja sama antardaerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Malang yang ditandatangani pada 19 Oktober 2026. Kerja sama tersebut turut didukung Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun konektivitas pasokan pangan dengan daerah sentra produksi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi kendala distribusi, termasuk mengoptimalkan jalur transportasi laut dan udara dengan mempertimbangkan kecepatan pengiriman serta efisiensi biaya.
Pemkab Halut berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan Halmahera Utara yang Setara melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Yan/Red)
