 |
Langkah ini merupakan respons terhadap potensi karhutla, termasuk praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., mengatakan penguatan pencegahan dan penanggulangan karhutla merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tanggal 31 Agustus 2026.
“Polres Ternate bersama jajaran terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian karhutla secara terpadu. Upaya ini tidak hanya mengedepankan kesiapan personel, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, TNI, masyarakat, serta instansi terkait lainnya,” ujar Kapolres Ternate.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, Polres Ternate bersama jajaran Polsek memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, TNI, perusahaan perkebunan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Polres Ternate juga mendorong penerapan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Setiap aktivitas pembakaran yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran dan mengancam keselamatan masyarakat akan diantisipasi.
Dari sisi mitigasi, kesiapan sarana dan prasarana pendukung turut diperkuat, termasuk pembangunan embung dan sekat kanal di wilayah yang memiliki potensi rawan kebakaran. Relawan tanggap api juga dipersiapkan melalui pembinaan dan pelatihan agar dapat membantu pengendalian kebakaran di lingkungan masing-masing.
Kesiapan personel menjadi perhatian lain dalam menghadapi potensi karhutla. Polri menginstruksikan pelaksanaan apel siaga pada setiap satuan kewilayahan untuk memastikan personel, peralatan, serta sarana dan prasarana berada dalam kondisi siap digunakan.
Selain itu, peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan terus dilakukan. Kesiapan Satgas Aman Nusa II dan operasi kontinjensi juga diperhatikan sebagai kekuatan yang dapat dikerahkan sewaktu-waktu sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan.
Upaya pencegahan turut melibatkan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan Satgas Karhutla. Edukasi juga diberikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan, termasuk dampaknya terhadap kesehatan serta lingkungan.
Perlindungan terhadap masyarakat apabila terjadi karhutla juga menjadi perhatian. Polres Ternate mendorong kesiapan kelas aman asap bagi pelajar di wilayah terdampak agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan. Pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak juga dapat diberikan apabila diperlukan.
Untuk memastikan potensi kebakaran dapat terdeteksi sejak dini, Polres Ternate bersama jajaran Polsek meningkatkan patroli terpadu dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), khususnya di wilayah yang dinilai rawan kebakaran maupun aktivitas pembakaran hutan dan lahan.
“Pencegahan menjadi langkah utama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, Kami akan melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara tegas, terukur, dan profesional,” tegas AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H.
Polres Ternate menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh kepolisian sendiri. Dibutuhkan kerja sama pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat untuk mencegah dan menangani potensi kebakaran secara cepat.
Dengan memperkuat kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, meningkatkan patroli di wilayah rawan, memberikan edukasi kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menindak pelanggaran sesuai hukum, Polres Ternate berkomitmen meminimalkan risiko karhutla dan melindungi masyarakat serta lingkungan di wilayah Kota Ternate.(Id/Red)
