 |
TOBELO, DETIKMALUT.com - Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Maluku Utara pada 2025 tercatat sebesar 220,33, sehingga pengurangan risiko bencana, penguatan sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat harus menjadi prioritas. Hal itu disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana BPBD se-Maluku Utara Tahun 2026 di Tobelo.
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara memiliki karakteristik geografis yang membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, abrasi pantai, hingga bencana hidrometeorologi lainnya.
Pihaknya menegaskan, nilai Indeks Risiko Bencana merupakan salah satu indikator kinerja kepala daerah, sementara Indeks Kapasitas Daerah (IKD) menjadi cerminan kinerja BPBD provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, seluruh pihak harus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dari hulu hingga hilir.
"Pembangunan yang tidak memperhitungkan mitigasi bencana dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun sosial, bahkan memperburuk tingkat kemiskinan masyarakat terdampak," ujarnya.
Kepala BPBD juga mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan berpotensi meningkatkan risiko bencana. Sebaliknya, pembangunan yang mengintegrasikan aspek mitigasi akan menciptakan ketahanan daerah dalam jangka panjang.
Ia mengatakan paradigma penanggulangan bencana kini tidak lagi berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi bergeser ke pengurangan risiko melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, serta pembangunan yang tangguh terhadap bencana.
Dalam kesempatan itu, ia mengaitkan arah kebijakan tersebut dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya penguatan harmonisasi dengan lingkungan.
Kebijakan tersebut mencakup peningkatan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, pembaruan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang berketahanan bencana, penguatan koordinasi lintas lembaga, hingga sinergi pemerintah dengan swasta, masyarakat, dan lembaga donor.
Ia berharap Rakorda BPBD se-Maluku Utara ini menghasilkan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti menjadi program nyata untuk memperkuat ketangguhan daerah menghadapi bencana.
Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) E. J. Papilaya, dalam sambutannya menegaskan penguatan sinergi menjadi langkah utama menghadapi tingginya potensi bencana di Maluku Utara.
Ia menyatakan Halmahera Utara memiliki sedikitnya 11 potensi bencana, mulai dari banjir, longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, hingga letusan gunung api. Kondisi itu dinilai membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.
Pemerintah daerah juga mencatat berbagai bencana, seperti kebakaran, banjir, longsor, angin puting beliung, letusan gunung api, hingga konflik sosial pernah terjadi di Halmahera Utara dan menimbulkan kerusakan infrastruktur serta korban jiwa.
Oleh karena itu, Sekda berharap Rakorda dapat menghasilkan langkah dan strategi bersama untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana di seluruh wilayah Maluku Utara. (Yan/Red)
