 |
| Wakil Gubernur Sarbin Sehe bersama Anggota DPRD saat menemui masa Aksi depan kantor DPRD |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Ratusan sopir truk lintas kabupaten/kota yang tergabung dalam aliansi masyarakat di wilayah Halmahera menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Maluku Utara, Sofifi, Senin (11/5/2026). Mereka menyuarakan keresahan atas sulitnya memperoleh BBM subsidi jenis Biosolar serta tingginya harga Dexlite yang dinilai semakin memberatkan biaya operasional angkutan barang.
Aksi tersebut berlangsung dengan tuntutan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan distribusi BBM subsidi yang disebut semakin langka di berbagai daerah. Para sopir menilai kondisi ini telah mengganggu aktivitas transportasi logistik dan berdampak terhadap distribusi kebutuhan masyarakat.
Di hadapan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, serta pimpinan DPRD, perwakilan massa aksi, Faisal, menyampaikan bahwa kelangkaan Biosolar tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi hampir merata di sejumlah kabupaten/kota, termasuk Sofifi.
“Terkait aksi yang torang lakukan hari ini menyangkut kelangkaan subsidi solar. Setelah kami telusuri di beberapa kabupaten/kota bahkan Sofifi, itu sama sekali tidak ada,” kata Faisal di hadapan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan pimpinan DPRD.
Selain persoalan stok, massa aksi juga menyoroti dugaan praktik penimbunan BBM subsidi oleh oknum tertentu. Menurut Faisal, kondisi tersebut membuat harga Biosolar di lapangan melambung jauh dari harga resmi yang ditetapkan di SPBU.
“Ada oknum-oknum yang sengaja menimbun BBM subsidi ini. Penjualan yang tadinya Rp6.800 per liter, yang torang temukan di lapangan bahkan sampai Rp19.000 hingga Rp20.000,” ujarnya.
Kelangkaan BBM subsidi, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada pengemudi angkutan barang, tetapi juga memicu kenaikan biaya distribusi dan harga material di sejumlah wilayah. Sementara itu, harga Dexlite disebut ikut melonjak hingga menyentuh Rp26.600 per liter, sehingga semakin membebani operasional sopir truk lintas.
Para sopir mengaku sangat bergantung pada ketersediaan Biosolar untuk menunjang aktivitas harian. Namun, di lapangan, stok BBM subsidi di sejumlah SPBU disebut kerap kosong, memaksa sebagian pengemudi membeli BBM dengan harga jauh lebih tinggi demi tetap beroperasi.
Karena itu, massa mendesak pemerintah daerah segera mencari solusi agar distribusi Biosolar kembali normal, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat yang berhak menerima subsidi. Mereka berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memengaruhi stabilitas distribusi barang di Maluku Utara.
Faisal juga mengingatkan bahwa aksi serupa berpotensi kembali digelar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran Organda di 10 kabupaten/kota. Kalau persoalan ini tidak diselesaikan, maka akan ada gerakan-gerakan selanjutnya,” katanya.
Aksi tersebut menjadi sinyal kuat keresahan para pelaku transportasi darat terhadap persoalan distribusi energi di Maluku Utara. Mereka berharap pemerintah dapat segera menghadirkan solusi konkret agar aktivitas logistik dan mobilitas barang tidak semakin terganggu.(Red)*
