 |
| Ilustrasi |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Kekerasan terhadap jurnalis kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, insiden terjadi di tengah agenda politik Partai Golkar di Maluku Utara. Dugaan tindakan kekerasan melibatkan seorang ajudan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, saat pelip
utan Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar, Minggu (12/4/2026) sore.
Mengutip laporan Haliyora.id, peristiwa itu terjadi usai pembukaan Musda yang digelar di Gamalama Ballroom, Bella Hotel Ternate. Saat itu, Bahlil yang hadir sebagai Ketua Umum Partai Golkar tengah dikerumuni sejumlah jurnalis untuk sesi wawancara.
Situasi di lokasi cukup padat, dengan wartawan saling bergantian mengajukan pertanyaan dan mengambil dokumentasi. Namun, kondisi tersebut mendadak berubah tegang sekitar pukul 15.20 WIT ketika seorang ajudan menteri diduga bertindak agresif.
Dalam kerumunan tersebut, ajudan itu disebut menarik pakaian salah satu wartawan yang berada di barisan depan. Tak berhenti di situ, ia juga diduga melayangkan pukulan yang mengenai tubuh korban.
Korban diketahui bernama Arfandi Atim, jurnalis media online Haliyora.id. Ia mengaku mengalami kekerasan fisik pada bagian rusuk kanan akibat insiden tersebut.
“Tong (kami) ada rame-rame (ramai-ramai) wawancara, tiba-tiba ajudannya Pak Bahlil langsung tarik baju, tidak lama langsung pukulan masuk di rusuk kanan lagi,” kata Arfandi.
Respons dari pihak panitia kegiatan justru memunculkan tanda tanya. Ketua panitia Musda, Arifin Jafar, yang juga menjabat Sekretaris DPD Golkar Maluku Utara, meminta agar kejadian tersebut tidak diperbesar.
“Babadiam kabawa, jangan kasih besar (tenang-tenang, jangan dibesarkan),” ujarnya singkat.
Sikap tersebut memicu kekhawatiran akan adanya upaya meredam informasi di tengah dugaan pelanggaran terhadap kebebasan pers. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak kementerian maupun ajudan yang disebut terlibat dalam insiden tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa ruang-ruang publik, termasuk kegiatan politik, seharusnya menjamin keamanan dan kebebasan kerja jurnalis. Tanpa perlindungan yang memadai, praktik intimidasi dan kekerasan berpotensi terus berulang dan mengancam independensi pers di lapangan.(Red)*
