 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Inspektorat Provinsi Maluku Utara melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).
Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memastikan seluruh anggaran pendidikan digunakan sesuai peruntukan serta benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan Maluku Utara.
Saat ini, program BOSDa telah menjangkau 492 sekolah dengan total 70.983 siswa, menjadikannya capaian tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan pendidikan di Maluku Utara. Selain BOSDa yang bersumber dari APBD provinsi, setiap sekolah juga menerima dana BOSP dari pemerintah pusat dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan indeks kemahalan wilayah.
Di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pemerintah provinsi turut meluncurkan program BOSDa sebagai bentuk keberpihakan terhadap orang tua siswa yang selama ini masih dibebani biaya komite sekolah.
“Inspektorat akan melakukan audit semua realisasi BOSP dan BOSDa. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi untuk bercermin dan melihat di mana letak persoalan penggunaan anggaran tersebut,” ujar Sherly usai meresmikan Auditorium SMA Negeri 5 Ternate, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan, audit ini menjadi langkah penting untuk menjawab persoalan klasik di sektor pendidikan daerah, yakni besarnya alokasi anggaran yang belum sejalan dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bahkan, dalam berbagai ajang lomba tingkat nasional hingga internasional, siswa masih kerap dibebani biaya secara mandiri.
“Total anggaran BOSP dan BOSDa tahun 2026 sekitar Rp180 miliar harus dimanfaatkan maksimal. Fokusnya pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan tambahan, serta penambahan tenaga pengajar di bidang strategis seperti Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains,” ucap Sherly.
Melalui audit menyeluruh ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap tata kelola anggaran pendidikan menjadi lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa, guru, dan masyarakat secara luas.(*)
