 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Kamis (29/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Bela Hotel dan menjadi forum strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Rakornas ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni, para Sekretaris Daerah provinsi se-Indonesia, perwakilan instansi vertikal, serta peserta dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara.
Forum nasional ini bertujuan untuk menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan, sekaligus melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan anggaran. Selain itu, rakornas juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi dalam mencari solusi atas berbagai hambatan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti tantangan fiskal yang akan dihadapi pada tahun anggaran 2026. Ia menyampaikan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala daerah harus bersiap menghadapi pemotongan fiskal yang cukup signifikan, yang berdampak langsung pada penyusunan program dan kebijakan daerah.
Kendati demikian, Sherly menegaskan pentingnya menjaga keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga berharap rakornas ini dapat menjadi momentum untuk menyederhanakan proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program di lapangan.
Lebih lanjut, Sherly menekankan peran strategis Tim TAPD sebagai garda terdepan dalam menyaring setiap kebijakan anggaran, terutama dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.
"Saya berharap Tim TAPD menjadi filter kebijakan karena mereka lebih mengetahui secara teknis maupun administrasi," ungkapnya.
Gubernur Sherly juga berharap rakornas ini melahirkan terobosan konkret agar pemanfaatan APBD pada tahun 2026 dan 2027 benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari berbagai lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), guna memperkaya perspektif dan memperkuat sinergi pengelolaan keuangan daerah ke depan.(*)
